Pranala.co, BONTANG — Tekanan fiskal tengah dirasakan Pemerintah Kota Bontang. Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni secara terbuka mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang mengalami penurunan hingga sekitar Rp1 triliun. Namun, ia menegaskan satu hal: program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat tidak akan dikorbankan.
Di tengah keterbatasan anggaran tersebut, pemerintah daerah memastikan seluruh 122 program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tetap berjalan.
“Kita sedang menghadapi penurunan APBD yang cukup besar. Tetapi program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat—yang menyentuh perut rakyat—tidak boleh berhenti,” tegas Neni saat peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad saw. 1447 Hijriah di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jumat (23/1/2026) malam.
Salah satu bukti konkret komitmen tersebut adalah pencairan santunan bulanan yang mulai direalisasikan sejak Januari 2026. Program ini menyasar kelompok masyarakat rentan yang selama ini menjadi prioritas perlindungan sosial pemerintah daerah.
“Target utama kita adalah menurunkan angka kemiskinan. Mulai bulan ini, sebanyak 1.380 penerima manfaat, terdiri atas janda dan duda kurang mampu, fakir miskin, serta yatim piatu, ditambah 900 penyandang disabilitas, menerima bantuan Rp300 ribu per bulan,” jelas Neni.
Menurutnya, keberlanjutan program santunan ini menjadi penopang penting daya beli masyarakat, sekaligus jaring pengaman sosial di tengah dinamika ekonomi daerah.
Neni juga menyampaikan rasa bangganya terhadap konsistensi Bontang dalam menjalankan program perlindungan sosial. Hasilnya dinilai nyata dan terukur. Angka kemiskinan di Bontang turun signifikan, dari sebelumnya sekitar 4 persen menjadi 2,5 persen.
Tak hanya itu, tingkat ketimpangan ekonomi di Kota Taman juga tergolong rendah. Rasio gini Bontang tercatat di angka 0,303, jauh di bawah rata-rata nasional, menandakan distribusi ekonomi yang relatif lebih merata.
“Ini bukan pekerjaan satu atau dua orang. Ini kerja keras kita bersama,” ujar Neni.
Capaian positif juga terlihat di sektor kesehatan. Pemerintah Kota Bontang berhasil menekan angka stunting dari sekitar 20 persen menjadi 15,6 persen, seiring dengan berbagai intervensi gizi dan penguatan layanan kesehatan dasar. (RIL)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
