DEFISIT anggaran kembali memaksa Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mengerem sejumlah proyek strategis. Kali ini, revitalisasi Rumah Sakit (RS) Tipe D serta renovasi GOR Taman Prestasi di Bontang Lestari resmi dibatalkan dari daftar pembangunan tahun 2026.
Keputusan itu bukan hanya berdampak pada proyek fisik. Harapan warga untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik juga harus tertunda. Operasional RS Tipe D yang semula dipersiapkan untuk memperluas akses pelayanan kesehatan kini dipastikan mundur hingga 2027.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan revitalisasi RS Tipe D membutuhkan anggaran sekitar Rp46 miliar. Namun, kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami defisit membuat proyek tersebut tidak memungkinkan untuk dilanjutkan.
Selain persoalan anggaran, penyusunan dokumen revisi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) juga belum rampung. Dengan sisa waktu pelaksanaan yang terbatas, pemerintah menilai proyek berisiko tidak selesai tepat waktu.
“Harus memang ditunda. Persyaratannya belum lengkap, keuangan juga defisit,” ujar Wali Kota Neni dikonfirmasi, Selasa (14/7/2026).
Wali Kota Neni mengaku keputusan tersebut cukup berat. Menurutnya, keberadaan RS Tipe D sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Bontang.
Selama ini, pelayanan pasien masih banyak bertumpu di RSUD Taman Husada. Kondisi itu kerap memicu antrean panjang, terutama pada jam-jam pelayanan yang padat.
Dengan hadirnya RS Tipe D, beban pelayanan di RSUD seharusnya bisa terbagi. Namun, pembatalan revitalisasi membuat rencana itu kembali tertunda.
Tak hanya rumah sakit, Pemkot Bontang juga menghapus rencana renovasi GOR Taman Prestasi yang sebelumnya dianggarkan sekira Rp8,1 miliar.
Menurut Neni, dana tersebut dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Selain itu, anggaran yang tersedia dinilai belum cukup untuk melakukan renovasi secara menyeluruh.
Pemerintah khawatir jika perbaikan hanya dilakukan sebagian, bangunan justru kembali mengalami kerusakan dalam waktu singkat.
“Batal renovasi juga GOR itu karena belum semua juga dibaikin. Nanti kalau separuh-separuh rusak lagi. Sayang uangnya,” katanya.
Pembatalan dua proyek tersebut merupakan bagian dari langkah penyesuaian APBD 2026 untuk menutup defisit anggaran sekira Rp100 miliar.
Efisiensi paling besar dilakukan pada sektor infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memangkas sejumlah belanja rutin, mulai dari perjalanan dinas hingga kegiatan seremonial.
Langkah ini diambil agar kondisi keuangan daerah tetap terkendali. Meski demikian, konsekuensinya cukup terasa karena beberapa proyek yang sebelumnya diharapkan masyarakat harus ditunda hingga kondisi fiskal kembali membaik. (*)
