MENGHADAPI fase new normal di masa pandemi COVID-19, Work From Home (WFH) akan segara berkahir. Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau pun harus bersiap beraktivitas kerja normal di kantor., mulai 5 Juni.
Bupati Berau, Muharram menyatakan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo sudah menerbitkan Surat Edaran No 57/2020 tertanggal 28 Mei 2020.
Surat itu mengatur perpanjangan pelaksanaan kerja dari rumah atau work from home bagi Aparatur Sipil Negara atau PNS hingga 4 Juni 2020. “Bisa dimungkinkan ASN segera aktif kerja normal kembali, cuma protokol kesehatan kita perketat lagi,” tegas Muharram.
Meski kembali berkantor seluruhnya, namun ASN ditegaskannya harus selalu menjaga jarak, menggunakan masker, dan wajib menyediakan tempat cuci tangan di setiap kantor.
“Utamanya wajib mengikuti protokol kesehatan, jangan sampai setelah kembali bekerja kasus Covid-19 di Berau bertambah. Tapi jangan sampai melalaikan kewajiban. Terlebih bagi ASN yang bekerja dibidang pelayanan masyarakat,” jelasnya.
Kata Muharram, waktu yang tinggal beberapa hari diharapkan agar kepala OPD membenahai fasiltas protokol kesehatan di masing-masing OPD. Seperti, prasarana cuci tangan, ruang kerjanya harus physical distancing dan semua wajib pake masker.
Diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo hari ini (29 Mei 2020) menerbitkan Surat Edaran Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Tatanan Normal Baru.
Surat Edaran Menteri Tjahjo akan berlaku efektif pada 5 Juni 2020. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga/daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk beradaptasi dengan tatanan normal baru agar tetap produktif dan aman dari ancaman virus corona (Covid-19).
Ada 3 skema yang sedang disiapkan oleh pemerintah.
SEKRETARIS Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Dwi Wahyu Atmaji mengatakan ada tiga komponen yang telah disiapkan oleh pemerintah. Pertama. penerapan protokol kesehatan yaitu jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan.
“Kemudian juga perlu penyesuaian sarana dan ruang kerja,” ujar Dwi di Jakarta, Selasa (25/5).
Komponen kedua adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi yaitu e-office (less paper/paper less), kemudian menyiapkan digital signature dan mengurangi rapat fisik atau sebagian besar rapat secara virtual. “Komponen ketiga adalah penerapan flexible working arrangement yaitu bekerja bisa dari kantor, rumah, tempat lain” jelasnya.
Dalam hal penerapan flexible working, nantinya akan disusun mengenai PNS yang bisa dan tidak bisa bekerja dari kantor. Kemudian menyusun jenis pekerjaan yang bisa dan tidak bisa dilakukan di luar kantor. Lalu akan disusun mengenai jumlah waktu efektif bekerja.
“Manajemen kinerja diperkuat yaitu output jelas, siapa mengerjakan apa jelas, target waktu jelas. Yang tak kalah penting adalah harus diperkuat dengan IT system,” paparnya. (*)
