Pranala.co, BONTANG — Predikat Smart City belum bisa membuat Bontang berpuas diri. Penghargaan memang sudah diraih. Namun kondisi di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan kota cerdas yang sesungguhnya.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengingatkan hal itu secara terbuka. Ia menegaskan, Bontang masih berada pada tahap menuju smart city. Bukan sudah.
Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan arahan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bontang, Andi Hasanudin Akmal, Senin (5/1/2026).
“Sejak periode pertama saya menjabat, Bontang dikenal sebagai kota menuju Smart City. Tapi harus jujur kita akui, kita belum menjadi kota cerdas. Masih jauh,” kata Neni.
Menurutnya, Diskominfo memegang peran kunci. Bukan sekadar urusan teknologi. Tetapi juga menyangkut keamanan kota, pelayanan publik, hingga perubahan perilaku masyarakat.
Neni merujuk dokumen RPJMD. Di dalamnya terdapat program Mata Bontang. Program ini dirancang untuk memperkuat keamanan masyarakat melalui pemasangan kamera pengawas atau CCTV di ruang publik.
Ia meminta anggaran CCTV tahun ini dimanfaatkan maksimal. Tidak sekadar dipasang. Tapi benar-benar berfungsi.
Perhatian khusus diarahkan pada titik-titik blind spot. Area yang belum terjangkau pengawasan.
“Blind spot harus diselesaikan. Bangun kerja sama dengan Telkom atau lintas sektor lainnya supaya pengawasan kota merata,” tegasnya.
Berdasarkan data, hingga 2026 jumlah CCTV di Kota Bontang mencapai 66 titik. Namun, Neni menilai jumlah itu belum cukup jika tidak dikelola dengan baik dan terintegrasi.
Selain CCTV, sorotan juga tertuju pada command center Pemerintah Kota Bontang. Pusat kendali ini diminta segera dipindahkan ke lantai 1, tepat di depan Auditorium 3 Dimensi. Tujuannya agar lebih mudah diakses dan berfungsi optimal.
“Walaupun command center kita mungkin mini, kita tidak boleh kalah dengan kota lain. Harus dibenahi dan ditata sebaik mungkin,” ujarnya.
Lebih jauh, Neni menekankan konsep smart city tidak sebatas layar dan perangkat digital. Keterbukaan informasi publik harus ditingkatkan. Keamanan siber diperkuat. Data pemerintahan diintegrasikan dalam satu pintu.
Dengan begitu, pengambilan kebijakan bisa lebih cepat. Lebih akurat. Teknologi, kata Neni, juga harus menyentuh perilaku warga. Salah satunya lewat pemanfaatan CCTV untuk menindak pelanggaran.
“Kalau ada yang buang sampah sembarangan dan terlihat di CCTV, kita beri sanksi sosial. Kalau berulang, perda akan berjalan dengan sanksi denda,” katanya.
Ia mengakui, mengubah perilaku masyarakat bukan perkara mudah. Tidak instan. Tapi harus konsisten.
“Lelah boleh. Menyerah tidak boleh,” pungkasnya.
Dengan penguatan sistem digital, pengawasan yang merata, serta partisipasi masyarakat, Pemkot Bontang berharap transformasi menuju kota cerdas tak berhenti pada label dan penghargaan. Tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
