KEBIJAKAN pemerintah pusat membatasi eksploitasi sumber daya alam (SDA) mulai memunculkan kekhawatiran di daerah industri. Di Bontang, potensi perlambatan industri dinilai bisa berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi masyarakat.
Wali Kota Neni Moerniaeni mengatakan aktivitas industri di kota tersebut selama ini menjadi penopang banyak sektor, bukan hanya tenaga kerja di perusahaan tambang dan industri berbasis SDA.
Menurut dia, ketika aktivitas industri melambat, dampaknya dapat menjalar ke perdagangan, jasa, hingga pelaku UMKM yang menggantungkan perputaran usahanya dari belanja para pekerja industri.
“Jika aktivitas industri melambat, efeknya bisa menjalar ke sektor lain seperti perdagangan, jasa, hingga UMKM yang selama ini hidup dari perputaran ekonomi pekerja industri,” ujar Neni, Senin (4/5/2026).
Pernyataan itu muncul di tengah kebijakan pemerintah pusat yang mulai menahan laju eksploitasi SDA demi menjaga keberlanjutan lingkungan dan cadangan sumber daya jangka panjang.
Bagi daerah seperti Bontang, isu tersebut menjadi sensitif. Selama puluhan tahun, denyut ekonomi kota bertumpu pada sektor industri pengolahan dan sumber daya alam. Ketika sektor utama melambat, kekhawatiran terhadap berkurangnya lapangan kerja ikut menguat.
Meski begitu, Neni menilai pembatasan eksploitasi SDA tetap perlu dipahami sebagai langkah menjaga keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang. Ia menyebut eksploitasi besar-besaran memang mampu menghasilkan keuntungan cepat, tetapi juga mempercepat habisnya sumber daya.
“Kalau dieksploitasi secara masif, mungkin hasilnya cepat. Tapi juga cepat habis,” katanya.
Karena itu, ia meminta pemerintah pusat dan daerah berjalan beriringan agar transisi menuju ekonomi berkelanjutan tidak memicu gejolak sosial baru, terutama di wilayah yang ekonominya masih sangat bergantung pada industri SDA. [DIAS/FR]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
