PEMERINTAH Kota Bontang harus menghadapi realitas sulit di tengah kondisi keuangan daerah yang mengetat. Tahun ini, jatah usulan bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dibatasi hanya enam program saja.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, pun harus menentukan skala prioritas. Tak ingin kehilangan momentum, ia menegaskan bahwa penanganan banjir tetap berada di urutan pertama demi kenyamanan warga Kota Taman.
“Hanya itu prioritas yang kami ajukan nanti. Saya ingin banjir ini selesai dulu. Pembangunan dan perbaikan turap akan jadi prioritas utama,” ujar Neni, Selasa (2/6/2026).
Neni menyadari posisi tawar pemerintah kota tetap bergantung pada kemampuan fiskal Pemprov Kaltim. Namun, ia berharap usulan senilai total Rp200 miliar tersebut bisa diakomodasi sepenuhnya demi kepentingan publik.
Selain urusan air yang kerap merendam pemukiman, Pemkot Bontang juga menyisipkan penanganan stunting dan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) dalam daftar pendek tersebut.
Kepala Bapperida Bontang, Syahruddin, menjelaskan bahwa pembatasan ini memang terasa berbeda. Jika biasanya nilai anggaran yang jadi perdebatan, kini jumlah paket kegiatannya yang dikunci rapat oleh provinsi.
“Yang dibatasi itu jumlah paketnya, bukan nilai anggarannya. Kita hanya boleh mengajukan enam usulan, jadi kami masukkan yang benar-benar kebutuhan mendesak,” kata Syahruddin.
Kepastian adanya Bankeu ini sebenarnya membawa angin segar. Sebelumnya, sempat beredar kabar burung bahwa bantuan keuangan untuk kabupaten/kota bakal dihapus total akibat anjloknya kemampuan fiskal Kaltim.
Namun, lobi-lobi di meja Musrenbang dan komunikasi intens antara para kepala daerah dengan gubernur akhirnya membuahkan hasil. Pintu bantuan tetap terbuka, meski ruang geraknya kini lebih sempit.
Dari enam usulan yang dikirim, sektor Pekerjaan Umum (PU) mendominasi dengan empat paket kegiatan. Mayoritas fokus pada perbaikan drainase di titik-titik rawan genangan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
“Satu usulan lainnya untuk stunting dan satu lagi usulan dari tingkat kecamatan atau distrik,” tambah Syahruddin.
Meski begitu, Syahruddin mengingatkan warga agar tetap realistis. Mengingat kondisi keuangan provinsi yang sedang tertekan, belum ada jaminan semua usulan tersebut bakal disetujui. [RE/DIAS]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
