Daftar 18 Dapur MBG di Balikpapan Disetop Sementara, Wawali: Segera Lengkapi IPAL

BALIKPAPAN, Pranala.co — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) terpaksa dihentikan sementara. Sebanyak 18 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak dapat beroperasi sejak 31 Maret 2026 setelah dinyatakan belum memenuhi standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Penghentian ini berdasarkan surat edaran resmi Badan Gizi Nasional (BGN) yang menilai adanya potensi risiko terhadap kualitas produksi, mutu gizi, dan keamanan pangan apabila operasional tetap dilanjutkan tanpa pemenuhan standar yang ditetapkan.

PILIHAN REDAKSI

Kejagung Setop Pemeriksaan Dapur MBG di Seluruh Indonesia, Kejati Kaltim: Jangan Dikaitkan dengan Isu Lain

15 Juli 2026 | 14:16

Setahun MBG di Samarinda Belum Berdampak ke Stunting

13 Juli 2026 | 14:01

Selain menghentikan operasional, Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan turut merekomendasikan penghentian sementara penyaluran dana bantuan pemerintah kepada SPPG yang terdampak kebijakan tersebut.

BGN menetapkan bahwa status penghentian operasional hanya dapat dicabut setelah seluruh SPPG memenuhi persyaratan yang diminta. Termasuk menyerahkan bukti perbaikan dan dokumen pendukung yang sah kepada Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III, serta dinyatakan lolos verifikasi hingga tuntas.

Menanggapi kebijakan tersebut, Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyatakan pemerintah daerah menerima keputusan itu sebagai kewenangan pusat.

“Kita menerima saja karena itu keputusan pusat,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Bagus menegaskan, surat resmi yang telah diterima wajib dipatuhi agar pelaksanaan program MBG ke depan dapat berjalan lebih baik.

“Jadi, ada beberapa hal, salah satunya yang saya tahu adalah terkait sertifikat juru masak, surat layak higienis, kemudian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL),” sebut Bagus.

“Seluruh persyaratan itu harus dipenuhi. Jika sudah ditetapkan, maka harus segera dilengkapi,” tambahnya.

Menurut Bagus, SPPG merupakan mitra BGN sehingga setiap ketentuan yang ditetapkan harus dijalankan tanpa pengecualian.

“Kalau ada persyaratan, ya harus diikuti. Jangan tidak diikuti,” tegasnya.

Dia juga menekankan bahwa keberadaan IPAL menjadi syarat wajib, mengingat fungsinya sangat krusial dalam menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat. IPAL dapat menyaring, membersihkan, serta mengolah limbah agar aman dibuang, sekaligus mencegah pencemaran air dan kerusakan ekosistem.

Terlebih, limbah minyak dari aktivitas dapur termasuk dalam kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang harus ditangani secara khusus. “Limbah minyak harus dinetralisir dulu sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan,” jelasnya.

Bagus menambahkan, limbah minyak merupakan jenis limbah paling berbahaya dibandingkan limbah air biasa. “Yang paling berbahaya itu minyak. Kalau air biasa tidak apa-apa, tapi minyak bisa menjadi polusi air,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah BGN Balikpapan, Laila Suci, belum merespons konfirmasi terkait penghentian operasional SPPG di Balikpapan meski telah dihubungi melalui jaringan seluler hingga berita ini diterbitkan. (SR)

Daftar Lengkap 18 SPPG di Balikpapan yang Disetop BGN

Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami