BONTANG – Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan merupakan kewajiban pengusaha. Selambatnya tujuh hari sebelum Lebaran. Bagi perusahaan yang masih terdampak COVID-19 dan belum mampu membayar sesuai ketentuan H-7, diperlukan dialog secara kekeluargaan dengan itikad baik. Namun, tidak menghilangkan kewajiban tersebut.
“Ya tetap bayar meski ada dispensasi diberikan pemerintah kepada perusahaan,” kata Muslimin, Ketua Komisi I DPRD Bontang saat ditemui di Gedung Sekertariat DPRD Bontang, Rabu (28/4).
Apalagi, kata Muslimin, Menteri Tenaga Kerja sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Surat edaran tentang THR 2021 ini ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Dalam surat edaran tersebut, Menaker menyatakan bahwa SE pelaksanaan THR berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Dia pun mengimbau kepada karyawan untuk mengadu apabila tidak menerima THR tahun ini. Apalagi, komisi ini bagian dari mitra Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang, membidangi permasalahan tersebut. Sehingga ketika laporan masuk ke pihaknya, maka akan segera ditindaklanjuti.
“Kami siap tindaklanjuti keluhan itu jika ada. Karena kami memang tempat curhatnya mereka. Namun kalau bisa para pekerja melapor dulu ke Disnaker kalau THR-nya tidak dibayar,” tegas politikus Golkar ini.
Muslimin pun berharap perusahaan di Bontang tidak lepas tanggung jawab. Sehingga, para pekerja dapat menikmati dan merayakan Lebaran suka cita bersama keluarga. Terlebih sekarang dalam kondisi Covid-19 masih melanda.
“Semoga di Bontang tidak ada hal seperti itu, kalaupun ada nanti kita panggil untuk dimintai keterangan,” harapnya.
Aturan lengkap pemberian THR 2021
Dikutip dari laman Setkab, dalam SE tersebut diatur sejumlah ketentuan mengenai pembayaran THR 2021, di antaranya:
- THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
- Pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.
- THR Keagamaan juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
- Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah.
- Sementara bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali 1 bulan upah.
- Adapun bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
- Sedangkan bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. [ADS]
