MUTASI atau pergantian pejabat di lingkup Pemkot Bontang, sejauh ini dinilai masih asal-asalan. Potensi dan kapasitas pegawai dianggap dikesampingkan, sehingga tak sesuai dengan latar belakang bekerja di suatu organisasi perangkat daerah (OPD).
Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPRD Rusli, dalam rapat kerja bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bontang terkait penerimaan CPNS dan PPPK, Senin (1/3). Ia menyebut, hal tersebut telah banyak dijumpai dalam setiap mutasi.
“Saya tanya background mereka, ternyata memang tidak sesuai. Hal seperti ini jangan terulang lagi, supaya yang bersangkutan bisa bekerja sesuai kapasitasnya,” tutur Rusli.
Ia meminta agar Pemkot Bontang sharing terlebih dahulu sebelum melakukan mutasi. Menurutnya ini sebagai salah satu upaya mencegah untuk memindahkan pejabat yang tak sesuai kemampuannya. Terlebih dalam memajukan daerah, tentu dibutuhkan SDM yang memiliki skill di bidangnya.
Serupa, Anggota Komisi I, Maming. Politikus PDI-P itu menyebutkan harusnya BKPSDM Bontang memilki pemetaan secara menyeluruh. “Ini penting, sehingga ke depan promosi dan mutasi jabatan pegawai memiliki standar yang jelas. Selain itu membantu pengambil kebijakan dalam menentukan penempatan,” tambahnya.
“Nanti kami akan komunikasi lagi dengan pemerintah terkait hal ini,” timpal Kepala BKPSDM Bontang Sudi Priyanto. Diketahui, melalui pertemuan tersebut dewan meminta agar penerimaan CPNS dan PPPK mempriotaskan warga Bontang.
[AR|ADS]
