REALISASI capaian anggaran terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di Kalimantan Timur (Kaltim) masih di bawah 58 persen.
Hal itu membuat Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik tidak main-main dalam mengevaluasi OPD di Pemprov Kaltim dengan serapan anggaran rendah, dan akan memberikan “rapor merah”.
Melihat hal itu, Anggota DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis mendukung penuh atas sikap tegas yang dilakukan Pj gubernur Kaltim tersebut. Sebab, dia menilai, hal itu perlu dilakukan untuk memacu kerja OPD di Kaltim agar dapat bekerja lebih baik.
“Saya setuju pj gubernur kasih ‘rapor merah’, apalagi kalau realisasinya masih di bawah 50 persen,” ungkapnya.
Untuk itu, Nanda, sapaan akrabnya, juga mengingatkan APBD Kaltim tahun ini mencapai angka fantastis sebesar Rp 25,32 triliun. Harusnya, lanjut Nanda, itu menjadi motivasi bagi seluruh OPD di Kaltim untuk menggenjot kinerja lebih maksimal.
“Digenjot lah kinerjanya, apalagi APBD Kaltim kan meningkat. Itu angka luar biasa lho bagi Kaltim,” tegasnya.
Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim itu menambahkan, anggaran besar harus dimanfaatkan dengan maksimal untuk pelayanan kepada masyarakat. Nanda berharap, pemerintah bisa melihat bahwa kehadiran APBD sangat penting untuk menunjang dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Dimaksimalkan lagi penggunaan anggaran di OPD itu. Sayang pemasukan anggaran sudah besar, masa realisasinya tidak tercapai, kan sayang. Ayolah, dimaksimalkan kerjanya. Ayo lebih kerja keras dan ikhlas biar lebih maksimal,” tegasnya.
Perlu juga diketahui, selain “rapor merah” agar penyerapan anggaran bisa lebih cepat, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik berencana memberi pendampingan dan pembinaan pada OPD-OPD di Bumi Etam. (ADS/DPRD KALTIM/hms7)
