BALIKPAPAN, Pranala.co — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah alias DPRD Balikpapan mengusulkan sebanyak 1.036 pokok pikiran (Pokir) hasil reses dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Usulan tersebut akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
Mayoritas aspirasi yang dihimpun dari masyarakat masih berfokus pada penguatan sektor infrastruktur. Hal ini dinilai penting untuk mewujudkan Kota Balikpapan sebagai wilayah yang nyaman dan layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, menjelaskan bahwa Musrenbang yang digelar merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
“Hasil Musrenbang ini selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Kota Balikpapan tahun 2027,” ujarnya dalam kegiatan yang berlangsung di aula Balai Kota Balikpapan, Kamis (2/4/2026).
Menurut Budiono, pembangunan kota tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan fisik seperti gedung atau infrastruktur jalan. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia, sistem pemerintahan, serta kelestarian lingkungan.
“Mewujudkan kota yang nyaman bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi bagaimana menciptakan harmoni antara manusia, sistem, dan lingkungan,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD memiliki peran strategis dalam proses perencanaan pembangunan melalui penyampaian pokok-pokok pikiran yang berasal dari hasil reses dan penjaringan aspirasi masyarakat.
Usulan tersebut kemudian menjadi dasar dalam menentukan program prioritas, lokasi kegiatan, hingga kelompok sasaran pembangunan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dari total 1.036 usulan yang disampaikan, sektor pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman mendominasi dengan porsi mencapai 86 persen. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur di Balikpapan masih menjadi perhatian utama masyarakat.
Sementara itu, sektor pemberdayaan masyarakat dan kelurahan menyumbang 8,26 persen dari total usulan. Disusul bidang komunikasi dan informatika sebesar 3,2 persen, kesehatan 2,1 persen, serta lingkungan hidup 1,2 persen.
Adapun sektor pendidikan tercatat hanya menyumbang 0,7 persen usulan. DPRD menilai hal ini disebabkan oleh alokasi anggaran pendidikan yang selama ini sudah relatif memadai.
Selain itu, usulan lain juga mencakup bidang ketahanan pangan sebesar 0,7 persen, serta sektor perindustrian dan pariwisata sebesar 0,6 persen.
Budiono menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.
“Kami berharap seluruh pokok pikiran DPRD ini dapat ditindaklanjuti dan direalisasikan secara akuntabel serta penuh tanggung jawab,” tegasnya. (SR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
