DPRD KALTIM mendorong Pemprov Kaltim untuk mengevaluasi program Rumah Layak Huni (RLH), khususnya yang dibiayai oleh dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, M. Udin menyatakan kekhawatirannya terhadap masyarakat yang tinggal jauh dari lingkar tambang dan tidak mendapatkan manfaat dari program CSR ini. Udin mengobservasi bahwa masih banyak rumah di daerah tersebut yang memerlukan renovasi.
“Kita mempertanyakan nasib rakyat yang jauh dari lingkar tambang, kan pasti tidak terakomodir. Jadi hal seperti ini perlu dipikirkan juga oleh pemerintah,” tegas Udin.
Diketahui, terdapat 5.135 unit RLH yang didanai oleh 10 perusahaan di Kaltim. Seluruh perusahaan tersebut telah menegaskan komitmen mereka dalam mempercepat realisasi RLH.
Realisasi RLH juga telah menjadi bagian dari tanggung jawab dan kebijakan dari semua perusahaan yang terlibat. Meski begitu, Udin juga mengapresiasi program yang diinisiasi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim periode 2018-2023, Isran Noor-Hadi Mulyadi itu.
Dia mengatakan, di kepemimpinan sebelumnya telah banyak upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Selain program RLH, percepatan pembangunan lainnya juga jadi perhatian. Dia berharap, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik bisa melanjutkan hal tersebut.
“Sekarang adalah tugas Pj melanjutkan program itu, khususnya RLH. Masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan bersama,” tandasnya. (ADS/DPRD KALTIM)
