Pranala.co, SAMARINDA — Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 mulai digodok. Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, memimpin langsung rapat monitoring dan evaluasi penyusunan Prognosis Rancangan APBD 2026 dan Prognosis Perubahan APBD 2025, Rabu (28/5/2025).
Dua mitra penting pemerintah hadir dalam rapat tersebut, yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Sabaruddin menegaskan, penyusunan anggaran daerah bukan hanya tugas satu instansi.
“Ini bukan pekerjaan satu OPD. Semua perangkat daerah harus terlibat. Karena setiap rencana anggaran, baik murni maupun perubahan, punya target dan sasaran sendiri,” katanya.
Politisi asal Kutai Kartanegara (Kukar) itu juga menekankan pentingnya sinergi antar komisi di DPRD Kaltim. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat menentukan arah kebijakan fiskal yang tepat sasaran dan transparan.
“Kalau kita mau hasilnya maksimal, maka semua pihak harus terlibat dari awal. Jangan nunggu di akhir baru rame,” ujarnya.
Ia menyarankan agar penyusunan prognosis dimulai sejak Mei hingga Agustus. Tujuannya agar proses perencanaan berjalan lebih matang dan bisa dieksekusi tepat waktu.
Rapat ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD Kaltim. Juga menjadi bukti komitmen legislatif dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.
“Yang kita bahas hari ini bukan hanya soal angka, tapi masa depan pembangunan Kaltim,” tegas Sabaruddin.
[ADS/DPRD KALTIM]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
