Pranala.co, SAMARINDA — DPRD Kaltim (Kalimantan Timur) menggelar Rapat Paripurna ke-19, Selasa (17/6/2025). Agenda utama rapat adalah penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.
Sebanyak tujuh fraksi menyampaikan catatan penting, mulai dari efektivitas anggaran hingga ketimpangan sosial.
Juru bicara Fraksi Golkar, Shemmy Permata Sari, menyoroti pentingnya menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Ia meminta Pemprov Kaltim segera menyusun rencana aksi atas temuan audit BPK, terutama yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan.
“Kami mendorong penguatan peran Aparat Pengawas Internal agar temuan serupa tak terulang di tahun berikutnya,” tegasnya.
Sorotan tajam juga datang dari Fraksi Gerindra. Andi Muhammad Afif Rayhan Harun menyampaikan bahwa meski angka kemiskinan Kaltim turun dari 6,11% (2023) menjadi 5,78% (2024), indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat.
“Artinya, warga miskin makin sulit memenuhi kebutuhan dasar. Ketimpangan semakin dalam,” ungkap Afif.
Fraksi PDIP melalui juru bicara Guntur mempertanyakan nasib dana karbon yang seharusnya diterima desa sejak 2022.
“Kami ingin kejelasan hambatan dan rencana penyaluran dana karbon ini ke desa-desa yang berhak,” ujarnya.
Fraksi PKB, melalui Sulasih, menyoroti tantangan pada sektor pendidikan dan pekerjaan umum. Sementara itu, Fraksi PAN-NasDem yang diwakili Abdul Glaz, menyoroti rendahnya serapan belanja daerah.
“Banyak anggaran tak terserap. Mohon dijelaskan penyebabnya,” kata Glaz.
PAN-NasDem juga mendorong agar belanja daerah difokuskan pada sektor UMKM dan ekonomi produktif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.
Fraksi PKS, melalui Subandi, menilai kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah.
“Kami mendorong evaluasi menyeluruh dan target kinerja yang realistis, berbasis profitabilitas,” tegas Subandi.
Nurhadi Saputra dari Fraksi Demokrat-PPP meminta perbaikan dan pelebaran Jalan Mulawarman di Balikpapan segera dilakukan.
“Jalan itu krusial sebagai akses menuju Bandara Sepinggan. Harus jadi prioritas,” ujarnya.
Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi para Wakil Ketua: Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana.
[ADS/DIAS]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
