Samarinda, PRANALA.CO — Angka kemiskinan Kalimantan Timur (Kaltim) memang di bawah rata-rata nasional. Tapi jangan dulu bangga. Angka 5,78 persen itu — menurut data BPS — masih tergolong tinggi. Apalagi kalau kita melihat kondisi di lapangan. Khususnya di daerah pedalaman dan perbatasan.
Itulah yang diungkap langsung Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud — yang lebih akrab disapa Gubernur Harum — di hadapan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, Sabtu, 10 Mei 2025. Dialog yang digelar di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, itu memang membicarakan hal-hal yang tak enak didengar: kemiskinan dan pengangguran.
“Masih tinggi Pak Menteri. Angka kemiskinan kami 5,78 persen, pengangguran terbuka 5,75 persen,” kata Gubernur Kaltim, blak-blakan.
Ia tidak menutupi sebabnya. Luas wilayah, kondisi geografis yang menantang, dan keterpencilan sebagian daerah menjadi penghalang besar. Kabupaten Mahakam Ulu — misalnya — adalah contoh nyata. Akses jalan terbatas. Berbatasan langsung dengan Malaysia. Harga kebutuhan melambung tinggi.
“Coba bayangkan Pak Menteri, harga semen di sana bisa Rp800 ribu per sak. BBM meski sudah program satu harga, tetap mahal, hampir Rp30 ribu per liter,” bebernya.
Belum cukup. Listrik pun belum sepenuhnya menjangkau semua desa dan kelurahan. Dari 1.038 kelurahan dan desa di Kaltim, sebagian masih gelap gulita.
“Inilah yang membuat warga kami tetap miskin,” tegasnya lagi.
Tapi Gubernur Kaltim tidak tinggal diam. Program Gratispol (gratis pendidikan dan kesehatan) serta Jospol (jaring sosial politik) terus digulirkan. Bahkan pembangunan infrastruktur dikebut besar-besaran. Targetnya jelas: buka akses, tekan kemiskinan, dan dongkrak kesejahteraan.
“Kami yakin Pak Menteri, program gratis pendidikan dan kesehatan serta pembangunan akses akan memutus kemiskinan di Kaltim. Kami ingin sejajar dengan Malaysia dan Brunei,” ujarnya optimistis.
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, atau akrab disapa Gus Ipul, tak ragu memberikan pujian. Program-program Kaltim dinilainya selaras dengan visi-misi Presiden Prabowo Subianto (Asta Cita).
“Program Bapak Gubernur keren. Beliau paham mana yang harus diperkuat dan diintegrasikan dengan pusat,” kata Gus Ipul.
Tak cukup sampai di situ, Gus Ipul juga berpesan agar pilar-pilar sosial di Kaltim — seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) — lebih intensif berkoordinasi dengan Pemprov.
“Saya minta semua pilar sosial sering bertemu Bapak Gubernur,” pintanya.
Selain itu, Gus Ipul berharap pelayanan sosial di Kaltim bertransformasi ke basis data dan teknologi. Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) wajib dikebut, agar bantuan sosial tepat sasaran.
Sebagai catatan, bantuan sosial di Kaltim tahun ini menyasar 115.874 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp403,83 miliar.
Rinciannya; Program Sembako Rp213,25 miliar untuk 90.332 KPM; Program Keluarga Harapan (PKH) Rp185,76 miliar; Bantuan Anak Yatim Piatu (YAPI) Rp4,81 miliar untuk 1.944 jiwa.
Hadir dalam dialog itu para pejabat utama Kementerian Sosial RI dan Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak. [DIAS/RIL]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
