Jakarta, PRANALA.CO – Rapat Komisi II DPR RI yang digelar Selasa (29/4/2025) siang itu berlangsung hangat. Para gubernur dari berbagai penjuru Tanah Air duduk berdampingan, menyampaikan pandangan, kritik, dan evaluasi menyangkut kinerja pemerintah daerah, termasuk soal pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun, ada satu momen yang menarik perhatian—bahkan mengundang senyum para hadirin di ruang sidang.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyelipkan sebuah celetukan yang menyentil koleganya dari Jawa Barat, Dedi Mulyadi. “Pak Dedi ini gubernur konten,” ujarnya disambut tawa kecil.
Tak tersinggung, Dedi justru menjawab sindiran itu dengan santai dan percaya diri. Politikus yang pernah menjabat Bupati Purwakarta itu justru menjadikan julukan “gubernur konten” sebagai keunggulan strategis dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Tadi Pak Gubernur Kaltim menyebut saya Gubernur konten. Ya nggak apa-apa,” kata Dedi sembari tersenyum kepada pimpinan rapat.
Menurutnya, langkah membuat dan membagikan konten di media sosial bukan sekadar pencitraan, tapi bagian dari strategi komunikasi pemerintah yang hemat biaya.
“Alhamdulillah, dari konten yang saya buat sendiri, bisa menurunkan belanja rutin iklan di Pemprov Jabar secara signifikan,” jelasnya.
Hemat Puluhan Miliar Berkat Medsos
Dedi memaparkan, pada tahun-tahun sebelumnya, Pemprov Jawa Barat menghabiskan anggaran hingga Rp50 miliar untuk kerja sama media dan iklan. Kini, dengan pendekatan digital yang ia lakukan sendiri, biaya itu turun drastis.
“Dari yang tadinya Rp 50 miliar, sekarang cukup Rp 3 miliar. Hemat Rp 47 miliar,” tegasnya di hadapan para anggota dewan dan kepala daerah lain yang hadir.
Dedi dikenal aktif membagikan aktivitasnya sebagai gubernur lewat kanal media sosial pribadi. Mulai dari kunjungan lapangan, obrolan dengan warga, hingga blusukan ke pelosok desa. Gaya komunikasinya yang blak-blakan dan dekat dengan rakyat membuat kontennya digemari, bahkan kerap viral.
Konten itu, menurut Dedi, bukan sekadar hiburan. Ia menyebutnya sebagai cara membangun transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi dua arah dengan masyarakat. Alih-alih mengandalkan iklan mahal, Dedi memilih memanfaatkan momentum digital.
“Kalau bisa disampaikan sendiri ke rakyat lewat konten, mengapa harus bayar mahal?” kata Dedi menutup penjelasannya.
Sementara itu, rapat Komisi II DPR RI juga dihadiri oleh sejumlah gubernur lainnya, antara lain Gubernur DIY, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Lampung, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Sulawesi Utara, hingga Gubernur dari Papua dan Nusa Tenggara.
Rapat berlangsung hingga sore, membahas banyak isu penting, tapi sindiran “gubernur konten” itu tampaknya jadi topik paling segar hari itu. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
Comments 5