DAERAH aliran sungai di Kalimantan Timur (Kaltim) kini punya “mata dan telinga” baru yang siap mengawasi gerak-gerik industri raksasa. Hasanuddin Mas’ud resmi dilantik menjadi Ketua Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (FORDAS) Provinsi Kaltim masa bakti 2025-2030.
Langkah awal ini langsung membawa misi berat. Sinergi antara pelestarian alam dan penyelamatan pundi-pundi ekonomi daerah yang selama ini dinilai bocor menjadi fokus utamanya.
Aktivitas industri di Kaltim yang begitu masif menuntut pengawasan ekstra ketat. FORDAS Kaltim di bawah komando Hasanuddin berjanji tidak akan menutup mata terhadap potensi kerusakan lingkungan yang mengancam urat nadi perairan Bumi Etam.
“Kerusakan lingkungan menjadi tugas kami untuk memantau langsung sebagai mata dan telinga pemerintah,” kata Hasanuddin usai pelantikan, Kamis (2/7/2026).
Dia menegaskan, pengawasan ketat akan menyasar berbagai sektor kakap yang memanfaatkan jalur perairan. Mulai dari aktivitas tambang, perkebunan sawit, hingga hilir mudik tongkang pengangkut komoditas dari hulu ke hilir.
Bukan hanya soal lingkungan yang menghijau, FORDAS Kaltim kali ini juga berbicara lantang soal kedaulatan ekonomi. Selama ini, jalur transportasi air di Kaltim menjadi jalur sibuk bagi pengangkutan batubara dan logistik, namun kontribusinya bagi kas daerah dinilai belum optimal.
Hasanuddin melihat ada potensi besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menguap begitu saja di sepanjang perairan. Penataan ini, menurutnya, sejalan dengan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang mendorong kemandirian fiskal daerah.
“Banyak eksploitasi perairan dan pengangkutan yang saat ini belum berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Ini perhatian kami demi menegakkan kedaulatan ekonomi daerah,” ujarnya dengan nada tegas.
Menyadari forum ini butuh taji yang kuat, Hasanuddin bergerak cepat. Langkah taktis berikutnya adalah membuka komunikasi strategis dengan pihak legislatif dan instansi terkait.
Rekomendasi kebijakan yang kokoh sedang disiapkan agar industri tidak lagi semena-mena, sementara daerah mendapatkan hak finansial yang adil.
“Kami akan menjalin komunikasi dengan DPR untuk membahas pengelolaan sungai secara menyeluruh. Terkait anggaran, kami sesuaikan dengan program kerja dan rekomendasi kepada pemerintah,” ucap Hasanuddin. [TIA]
