PEMERINTAH Kota Samarinda mengajukan 52 program pembangunan dalam Musrenbang RKPD Kalimantan Timur (Kaltim) 2027. Lebih dari separuhnya berupa proyek infrastruktur, mencerminkan masih besarnya kebutuhan pembangunan dasar di ibu kota provinsi tersebut.
Dari total usulan, 28 kegiatan diajukan melalui Dinas PUPR-Pera Provinsi Kalimantan Timur. Angka ini mendominasi komposisi usulan Samarinda, jauh di atas sektor lain, sekaligus menegaskan fokus pemerintah kota pada pembangunan fisik.
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menyebut dominasi itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, kebutuhan infrastruktur di lapangan masih tinggi dan belum sepenuhnya dapat ditangani oleh kemampuan fiskal daerah.
“Kegiatan di Samarinda masih banyak yang membutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi, khususnya untuk pembangunan infrastruktur,” ujarnya dalam forum Musrenbang yang dihadiri Gubernur Kaltim.
Di luar infrastruktur, sektor pendidikan menjadi usulan terbesar kedua dengan 22 paket kegiatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi. Sementara sektor kesehatan dan perhubungan masing-masing hanya mengusulkan satu program.
Komposisi ini memperlihatkan pola yang konsisten: pembangunan fisik dan layanan dasar masih menjadi pekerjaan rumah utama. Di sisi lain, ruang untuk sektor lain terlihat lebih terbatas, baik dari sisi kebutuhan mendesak maupun kapasitas pengajuan.
Namun, di balik daftar panjang usulan itu, ada persoalan klasik yang kembali mengemuka—ketergantungan pada anggaran provinsi. Pemerintah kota tidak memiliki jaminan seluruh program dapat terealisasi.
“Totalnya ada 52 kegiatan yang kami usulkan. Harapannya bisa masuk semua di RKPD dan bisa terlaksana dengan baik. Tentu kita berharap anggarannya juga tersedia,” kata Saefuddin.
Ia juga mengakui realisasi program sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah. Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa proses perencanaan belum tentu berbanding lurus dengan pelaksanaan di lapangan.
Musrenbang RKPD sendiri menjadi ruang negosiasi prioritas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Di forum ini, setiap usulan akan diseleksi berdasarkan urgensi dan kemampuan anggaran—menentukan program mana yang bertahan, dan mana yang harus kembali menunggu. [RE]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
