DIREKTOR Jenderal Perhubungan Laut bersama dengan PT Sarana Abadi Lestari telah sepakat untuk bekerja sama di Pelabuhan Samarinda. Kerja sama ini meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada Terminal Umum PT Sarana Abadi Lestari berdasarkan kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) melalui mekanisme konsesi.
Konsesi ini dapat diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) untuk kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhan melalui mekanisme penunjukan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Samarinda Capt. Dwi Yanto mengatakan kesepakatan konsesi untuk melaksanakan kerja sama pengusahaan di bidang penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada Terminal Umum PT Sarana Abadi Lestari di Pelabuhan Samarinda berdasarkan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Dalam hal ini, lanjutnya, konsesi dapat diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) untuk kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhan melalui mekanisme penunjukan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.
“Pengusahaan jasa kepelabuhanan tersebut telah sesuai dengan Rencana lnduk Pelabuhan (RIP) Nasional yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 432/2017,” kata Dwi dalam siaran pers, Kamis (18/6/2020).
Adapun ruang lingkup Perjanjian Konsesi ini meliputi pemberian hak Konsesi dari Kantor KSOP Kelas II Samarinda kepada PT Sarana Abadi Lestari untuk melakukan pengusahaan, pengoperasian dan pengembangan Jasa Kepelabuhanan di Area Konsesi selama jangka waktu Konsesi yang telah diatur.
Lebih lanjut, Konsesi ini juga mengatur penetapan segmen dan objek Perjanjian Konsesi, dan pelaksanaan penyusunan, penetapan dan pemungutan Tarif Jasa Kepelabuhanan pada Area Konsesi yang dilakukan oleh PT Sarana Abadi Lestari berdasarkan pada pedoman jenis, struktur, golongan dan mekanisme penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan.
“Selain itu, diatur juga mengenai pembayaran Pendapatan Konsesi dari PT Sarana Abadi Lestari kepada Kantor KSOP Kelas II Samarinda atas pelaksanaan Jasa Kepelabuhanan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan penyerahan Aset yang dimiliki oleh PT Sarana Abadi Lestari kepada Kantor KSOP Kelas II Samarinda dalam hal masa Konsesi berakhir,” jelas Dwi Yanto.
Dalam pelaksanaan pemberian konsesi kegiatan pengusahaan Terminal PT. Sarana Abadi Lestari di Pelabuhan Samarinda, telah dilakukan perhitungan konsesi dan direview oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dengan jangka waktu konsesi selama 37 tahun dan fee konsesi sebesar 5% per tahun.
Dwi Yanto pun menjelaskan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Umum PT Sarana Abadi Lestari di Pelabuhan Samarinda telah sesuai dengan Rencana lnduk Pelabuhan (RIP) Nasional yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 432 Tahun 2017.
Adapun perjanjian konsesi tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektifitas dalam pengusahaan di pelabuhan melalui penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan, serta untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pembayaran Pendapatan Konsesi sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Sebagai informasi, PT Sarana Abadi Lestari sebelumnya telah mengoperasikan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor BX-308/PP008 tanggal 19 Juni 2015 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di Dalam Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Samarinda Guna Menunjang Kegiatan Usaha di Bidang Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi dan Gas Bumi Serta dari Batu Bara PT. Sarana Abadi Lestari. (*)
