KUTAI Timur (Kutim) sedang menghadapi kecenderungan mengkhawatirkan. Hamparan hijau perkebunan komoditas lokal yang menjadi identitas daerah, kini perlahan-lahan lenyap, berganti menjadi monokultur kelapa sawit.
Fenomena masifnya alih fungsi lahan sawit ini membuat Pemerintah Kabupaten Kutim mengambil langkah cepat. Mereka berupaya keras menahan laju konversi lahan agar kekayaan agraris asli daerah tidak punah ditelan gelombang ekspansi sawit.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, langsung menginstruksikan Dinas Perkebunan untuk bergerak cepat. Target utamanya adalah mengaktifkan kembali lahan-lahan tidak produktif atau lahan tidur yang tersebar di berbagai wilayah.
Langkah penyelamatan ini diambil bukan tanpa alasan. Luasan lahan untuk komoditas unggulan lokal seperti kakao dan nanas menyusut drastis dalam beberapa tahun terakhir karena petani ramai-ramai beralih ke kelapa sawit.
Padahal, tanaman-tanaman ini bukan sekadar sumber nafkah, melainkan sudah menjadi identitas ekonomi masyarakat Kutim sejak lama.
Ardiansyah mengungkapkan, Kutim sebenarnya punya rekam jejak mentereng di sektor perkebunan. Daerah ini pernah menyandang status sebagai pemilik lahan kakao terbesar di Kalimantan Timur, dengan luasan mencapai lebih dari 3.000 hektare.
Namun, kejayaan itu perlahan goyah. Sebagian besar ladang cokelat tersebut kini telah berubah wajah menjadi perkebunan kelapa sawit skala besar maupun rakyat.
Menyikapi banyaknya lahan telantar yang berpotensi dicaplok industri sawit, Bupati Ardiansyah melontarkan perumpamaan yang menggelitik namun sarat akan ketegasan.
“Lahan-lahan yang kemarin mungkin masih ‘ngantuk’, tidur enggak bisa, bangun enggak bisa, siram saja supaya bangun,” ujar Ardiansyah saat memberikan arahan di Sangatta, Jumat (19/6/2026).
Menurutnya, komoditas non-sawit memiliki prospek ekonomi yang tidak kalah menjanjikan jika dikelola secara modern dan optimal. Kutim tidak hanya punya kakao fermentasi yang berkualitas tinggi, tetapi juga potensi aren, nanas, karet, lada, hingga vanili yang tersebar di berbagai kecamatan.
Untuk menyukseskan misi ini, Pemkab Kutim mendesak Dinas Perkebunan mempercepat program peremajaan tanaman pada lahan yang kurang produktif. Stimulus ini diharapkan mampu mendongkrak hasil panen sekaligus meyakinkan petani agar tetap setia pada komoditas lokal.
“Saya minta Dinas Perkebunan segera lakukan peremajaan. Jangan sampai pola pikir petani kita semuanya berubah menjadi sawit,” tegas Ardiansyah.
Ardiansyah mengakui bahwa tantangan terbesar pemerintah daerah saat ini adalah benturan isi dompet. Petani secara manusiawi akan memilih komoditas yang memberikan perputaran uang dan keuntungan lebih cepat, dan saat ini sawit adalah jawabannya.
Kondisi ini disadari betul bisa mengancam keberlanjutan masa depan pertanian daerah jika pemerintah tidak turun tangan memberikan jaminan, baik dari sisi budidaya maupun kepastian pasar.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemkab Kutim kini tengah mempercepat pengurusan Sertifikat Indikasi Geografis (SIG) untuk produk kakao fermentasi khas Kutim. Sertifikasi internasional ini diyakini mampu melambungkan nilai jual produk di pasar global dan memperkuat posisi tawar petani.
Selain itu, skema sinergi antara koperasi dan pelaku UMKM lokal terus dimatangkan guna memperluas penyerapan hasil bumi rakyat. Pendampingan di lapangan melalui penyuluh pertanian juga bakal diintensifkan pada wilayah-wilayah potensial.
Lewat strategi berlapis ini, Pemkab Kutim berharap komoditas lokal mampu berdiri tegak sebagai penopang ekonomi, tanpa harus tunduk di bawah bayang-bayang ekspansi kelapa sawit. [HAF]
Nikmati berita dan informasi terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
