MENYUSUN kurikulum, mengisi Data Pokok Pendidikan alias Dapodik, hingga menyelesaikan administrasi sekolah masih menjadi tantangan bagi sebagian guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Berangkat dari persoalan itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang menghadirkan inovasi bernama Klinik Ikon atau Klinik Implementasi Kurikulum.
Program ini tidak sekadar memberikan pelatihan. Guru yang mengalami kendala bisa datang langsung untuk berkonsultasi, didampingi secara khusus, bahkan mendapat pendampingan lanjutan hingga masalahnya benar-benar selesai.
Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Disdikbud Bontang, Miftachul Khoir, mengatakan Klinik Ikon awalnya dibentuk karena banyak guru masih kesulitan menyusun kurikulum pembelajaran.
“Awalnya kami melihat banyak guru PAUD yang masih bingung menyusun kurikulum. Seiring waktu, ternyata muncul juga berbagai permasalahan lain,” ujarnya.
Konsep Klinik Ikon dibuat menyerupai layanan kesehatan. Sebelum memberikan solusi, Disdikbud terlebih dahulu mengidentifikasi persoalan yang dihadapi setiap guru.
Mulai dari penyusunan RPP, sistem penilaian, kendala penggunaan aplikasi Dapodik, hingga berbagai urusan administrasi pendidikan menjadi bagian yang dikonsultasikan.
“Kenapa disebut klinik, karena kami membantu memecahkan masalah seperti dokter. Kami identifikasi dulu persoalannya, apakah guru belum memahami penyusunan RPP, penilaian, atau ada kendala di aplikasi seperti Dapodik,” jelas Miftachul.
Setelah diagnosis dilakukan, guru memperoleh pendampingan secara privat sesuai kebutuhan masing-masing. Pendampingan itu meliputi pelatihan teknis hingga evaluasi untuk memastikan persoalan benar-benar terselesaikan.
“Kalau belum selesai, kami lanjutkan lagi. Istilahnya seperti rawat jalan. Jadi guru bisa kembali berkonsultasi untuk melihat perkembangan,” katanya.
Seiring berjalan, layanan Klinik Ikon berkembang. Tidak lagi hanya fokus pada penyusunan kurikulum, tetapi juga membantu berbagai persoalan administrasi pendidikan.
Pelaksanaannya masih dilakukan secara tatap muka. Guru yang ingin berkonsultasi terlebih dahulu mendaftar, kemudian Disdikbud mengatur jadwal pendampingan secara bergiliran.
“Kalau pesertanya banyak, kami bagi per jam. Misalnya khusus TK pada jam tertentu, kelompok bermain di jam lain. Saat ada kegiatan seperti pengisian Survei Lingkungan Belajar, kami juga bantu agar selesai tepat waktu,” terangnya.
Meski program ini berjalan cukup efektif, Disdikbud Bontang mengakui masih menghadapi tantangan. Salah satunya adalah kedisiplinan sebagian tenaga pendidik yang masih mengulang kesalahan meski sudah mendapat pendampingan.
Menurut Miftachul, keterlambatan dalam menyelesaikan administrasi masih ditemukan pada sejumlah lembaga yang sama sehingga menghambat proses pembinaan.
“Ada yang masih terlambat, bahkan keterlambatannya bisa sampai lama dan berulang di lembaga yang sama. Ini cukup menghambat,” ungkapnya.
Disdikbud tidak memiliki kewenangan memberikan sanksi tegas karena bantuan pendidikan berasal dari pemerintah pusat. Sebagai langkah pembinaan, instansi tersebut memilih pendekatan persuasif melalui motivasi, teguran, hingga bekerja sama dengan Inspektorat.
Upaya itu mulai menunjukkan hasil. Jumlah guru maupun lembaga yang berulang kali mengalami kendala disebut terus menurun.
“Sejauh ini sudah ada perbaikan. Jumlah yang menjadi kendala atau ‘troublemaker’ sudah berkurang,” ujar dia. (*)
