Pranala.co, JAKARTA — Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp36,6 triliun hingga 21 Februari 2026. Nilai tersebut setara 10,9 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk program MBG yang ditetapkan sebesar Rp335 triliun.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyampaikan hal itu dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin. Menurut Suahasil, implementasi program MBG terus menunjukkan peningkatan, baik dari sisi penerima manfaat maupun satuan pelaksana di lapangan.
“Ini adalah angka terakhir per 21 Februari 2026. Kalau kita lihat di akhir 2025 itu 53,8 juta penerima, saat ini sudah 60,24 juta penerima,” ujarnya.
Hingga Februari 2026, program MBG telah menjangkau 60,24 juta penerima yang dilayani oleh 23.678 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Capaian tersebut meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Februari 2025, jumlah penerima tercatat 549.669 orang melalui 246 SPPG, dengan realisasi anggaran sebesar Rp45,2 miliar.
“Sebaran penerima ini ada di seluruh daerah di Indonesia. Di Sumatera 12,3 juta, Sulawesi 4,4 juta, dan seterusnya,” kata Suahasil.
Ia menegaskan bahwa perluasan cakupan penerima dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan infrastruktur dan tata kelola pelaksanaan program.
Serapan anggaran MBG dinilai bergerak relatif cepat. Pada Januari 2026 saja, realisasi anggaran program tersebut telah mencapai Rp19,5 triliun.
Menurut Suahasil, penyaluran dana MBG turut mendorong peningkatan belanja barang pemerintah pada awal tahun. Sepanjang Januari 2026, belanja barang terealisasi sebesar Rp25,9 triliun.
“Belanja barang juga terjadi peningkatan, utamanya karena pada Januari 2026 Makan Bergizi Gratis terus berlangsung,” tuturnya.
Selain belanja barang, realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) pada Januari 2026 juga mencatat sejumlah komponen lain, yakni belanja pegawai sebesar Rp19,3 triliun, belanja modal Rp1,2 triliun, serta belanja bantuan sosial Rp9,5 triliun.
Secara keseluruhan, belanja K/L mencapai Rp55,8 triliun atau tumbuh 128,9 persen dibandingkan periode sebelumnya, setara 3,7 persen dari target APBN 2026.
Sementara itu, belanja non-K/L tercatat sebesar Rp76,1 triliun. Dengan demikian, total belanja pemerintah pusat mencapai Rp131,9 triliun atau tumbuh 53,3 persen.
Ditambah dengan realisasi transfer ke daerah (TKD), belanja negara per 31 Januari 2026 tercatat sebesar Rp227,3 triliun.
Pemerintah menyatakan akan terus memantau efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program MBG, seiring dengan peningkatan cakupan penerima dan besarnya alokasi anggaran yang digelontorkan melalui APBN 2026. (RE/ANT)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
