RENCANA aksi unjuk rasa besar yang digagas Aliansi Perjuangan Masyarakat (APM) Kalimantan Timur (Kaltim) dipastikan akan menjadi salah satu mobilisasi massa terbesar dalam beberapa waktu terakhir. Aksi dijadwalkan berlangsung 21 April 2026 dengan titik konsentrasi di Kantor Gubernur dan Gedung DPRD Kaltim.
Gelombang massa diperkirakan datang dari berbagai wilayah, mulai dari Samarinda, Balikpapan, hingga daerah utara seperti Berau dan Kutai Timur. Koordinator lapangan APM Kaltim, Erly Sopiansya, menegaskan aksi tersebut bukan gerakan spontan. Konsolidasi telah dilakukan sejak lama dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Menurutnya, aksi ini menjadi wadah untuk menyuarakan keresahan publik terhadap kondisi tata kelola pemerintahan daerah. APM Kaltim membawa sejumlah isu strategis dalam aksi tersebut.
“Fokus utama kami nanti pada pengawasan etika politik serta integritas birokrasi,” tambah dia, Senin (13/4/2026).
Isu dugaan praktik dinasti politik hingga komitmen pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi sorotan utama. Aliansi menilai, kritik publik perlu disampaikan secara terbuka untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Di tengah persiapan aksi, Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Badan Kesbangpol menggelar pertemuan dengan ratusan organisasi masyarakat. Agenda yang dikemas dalam bentuk silaturahmi dan coffee morning itu digelar di Gedung Olah Bebaya 13 April 2026.
Meski disebut sebagai kegiatan rutin, waktunya yang berdekatan dengan rencana aksi memunculkan berbagai spekulasi di kalangan publik. Pihak Kesbangpol menegaskan kegiatan tersebut bertujuan untuk pembinaan organisasi agar tetap berjalan sesuai aturan.
Pemerintah menilai penting adanya kesamaan pemahaman antara negara dan masyarakat sipil, terutama dalam hal administrasi dan legalitas organisasi. Selain itu, pemerintah juga mengingatkan bahwa kebebasan berserikat tetap harus berjalan dalam koridor hukum yang berlaku.
Menanggapi pertemuan tersebut, APM Kaltim menilai ada indikasi pendekatan terhadap sejumlah elemen masyarakat. Namun, mereka menegaskan tidak akan mengendurkan rencana aksi.
Bagi aliansi, tuntutan yang dibawa bersifat substansial dan membutuhkan respons nyata, bukan sekadar forum diskusi formal. Meski membawa kritik tajam, APM memastikan aksi akan berlangsung secara damai dan tertib.
“Kami berharap demonstrasi ini menjadi momentum perbaikan tata kelola pemerintahan di Kaltim,” tegasnya. [TIA]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
