Bontang, PRANALA.CO – Ancaman banjir yang terus menghantui Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong DPRD setempat untuk menegaskan kembali pentingnya pembangunan polder sebagai solusi jangka panjang.
Ketua Komisi C DPRD Bontang, Alfin Rausan, menyebut pembangunan polder di dua titik rawan banjir—Tanjung Laut dan Telihan—adalah prioritas yang mendesak, namun realisasinya masih terganjal pembebasan lahan.
“Kalau solusi jangka pendek, kita hanya bisa meminimalisir. Tapi persoalan banjir akan terus berulang tiap tahun kalau tidak dibarengi dengan sistem pengendalian air yang permanen,” ujar Alfin, Senin (14/4/2025), saat ditemui usai kegiatan di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang.
Ia menjelaskan, fungsi utama polder adalah menahan air hujan sementara sebelum dialirkan ke wilayah perkotaan. Selain itu, polder juga menjadi benteng penting ketika curah hujan tinggi terjadi bersamaan dengan pasang air laut.
Namun, hingga kini progres proyek tersebut terhambat. Sejumlah lahan yang menjadi lokasi pembangunan masih berstatus sengketa, sementara sebagian warga menolak untuk melepas tanah mereka.
“Kita sudah dorong terus. Kalau bisa tahun ini selesai pembebasan lahannya, tahun depan pembangunan fisiknya bisa dimulai,” ungkapnya.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bontang, menurut Alfin, tetap melakukan langkah-langkah preventif sembari menunggu realisasi proyek besar. Salah satunya dengan menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan, seperti pembongkaran saluran air yang bermasalah di kawasan Sendawar.
Selain itu, beberapa pintu air yang sebelumnya tidak berfungsi kini tengah diperbaiki untuk mengembalikan fungsinya dalam pengendalian debit air.
“Jangan sampai karena menunggu proyek besar, penanganan banjir yang kecil malah diabaikan. Kita tetap harus jalan dua-duanya,” katanya.
Komisi C DPRD Bontang juga akan menggelar rapat lanjutan bersama Dinas PUPR untuk membahas sinkronisasi program penanganan banjir dalam master plan pembangunan kota, yang akan disesuaikan dengan arah visi-misi Wali Kota baru dalam RPJMD.
“Ini bukan hanya soal teknis, tapi juga menyangkut keselamatan warga dan kualitas hidup masyarakat Bontang secara keseluruhan,” tutup Alfin. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
