BONTANG, Pranala.co – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) sempat mengalami keterlambatan. Penyebabnya bukan pada anggaran atau sistem, melainkan karena sebagian penerima bantuan belum mengurus virtual account, yang menjadi syarat pencairan dana.
Kepala Dinas Sosial Bontang, Toetoek Pribadi, menjelaskan bahwa hingga hari ketiga pelaksanaan, progres pembuatan virtual account telah mencapai sekira 75 persen. Dari total 460 penerima, sebanyak 340 orang sudah menyelesaikan proses administrasi.
“Begitu virtual account selesai dibuat dan rekening aktif, bantuan langsung masuk. Jadi sebenarnya tidak ada kendala di pencairan, hanya di proses administrasinya,” jelasnya.
Pemkot Bontang memberi tenggat waktu empat hari untuk penyelesaian administrasi. Sisa penerima yang belum membuat virtual account terus dikejar melalui koordinasi dengan RT dan kelurahan. Edukasi pun digencarkan agar warga memahami bahwa tanpa virtual account, dana tidak bisa ditransfer.
Tantangan tidak ringan, terutama bagi lansia dan kelompok rentan yang sulit datang ke bank. Menyikapi hal ini, Bankaltimtara mengambil langkah proaktif. Petugas bank mendatangi warga langsung ke tiga kecamatan, bahkan masuk ke rumah-rumah untuk membantu pembuatan virtual account, khususnya bagi lansia yang sakit atau memiliki keterbatasan mobilitas.
“Ini bentuk pelayanan luar biasa. Kami sangat berterima kasih karena bank mau jemput bola membantu warga yang benar-benar kesulitan,” ujar Toetoek.
BLT yang disalurkan merupakan bantuan periode Januari–Maret 2025, mengacu pada Perwali Nomor 8 Tahun 2025. Aturan ini menegaskan bahwa penerima tidak boleh menerima bantuan sejenis dari program lain, untuk memastikan pemerataan.
Penyaluran bantuan juga berbasis kategori Landi Jaya, mencakup Lansia, Disabilitas, Janda, dan Yatim. Misalnya, anak yatim piatu menerima Rp300 ribu sesuai klasifikasinya.
Pemerintah berencana memperluas cakupan bantuan dari desil 1–4 menjadi desil 1–5, sehingga jumlah penerima meningkat, dengan catatan data terus diperbarui agar tetap tepat sasaran.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyoroti belum disalurkannya BLT bagi 460 warga dari total 927 penerima yang tercatat. Padahal bantuan seharusnya mulai disalurkan sejak Januari 2026 dan sangat dibutuhkan untuk kebutuhan pokok masyarakat berpenghasilan rendah.
“Minimal bisa untuk beli beras. Ini sangat dibutuhkan,” ujar Neni usai menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di DPRD Bontang, Senin (30/3/2026).
Keterlambatan bukan tanpa sebab. Proses administrasi yang berbelit, termasuk tahapan harmonisasi Perwali dengan pemerintah provinsi, menjadi hambatan utama. Padahal secara teknis, penyaluran bisa dilakukan lebih cepat menggunakan Surat Keputusan (SK) Wali Kota yang telah tersedia.
“Bagian hukum sudah selesai, tapi masih harus harmonisasi ke gubernur. Sebenarnya bisa jalan sambil menunggu,” jelasnya.
Neni menegaskan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat harus menuntaskan proses yang tersisa.
“Sudah tiga bulan. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban karena proses birokrasi,” tegasnya. (FR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
