SAMARINDA – Progres penyaluran Dana Desa di 841 desa se Kaltim mendapat perhatian serius pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Pasalnya, penyaluran Dana Desa Kaltim hingga Mei 2021 berada pada posisi 15 terbawah secara nasional.
Menurut Sekretaris Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDTT, Mety Susanti didampingi Staf Ahli Mendes PDTT Bidang Pengembangan Wilayah M Nurdin, saat berkunjung ke Kantor DPMPD Kaltim, Jumat 28 Mei 2021, persoalan ini memerlukan perhatian serius untuk menyelesaikan kendala dan hambatan agar progres penyaluran Dana Desanya semakin baik.
“Selama ini kita monitoring secara virtual. Ini turun langsung. Ingin informasi lebih lanjut alasan permasalahan Kaltim. Misalnya alasan keterlambatan penyaluran Dana Desa karena lambatnya Perbub. Apa kendalanya,” ujar Mety seperti dirilis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur (DPMPD) Kaltim.
Mety menambahkan terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Mety ingin mengetahui alasan masih banyaknya desa yang belum menyalurkan BLT Dana Desanya. Mety menyindir, memberikan bantuan saja sulit untuk disalurkan, apalagi tidak berikan bantuan.
“Sesuai semangatnya BLT disalurkan untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat dampak pelemahan ekonomi desa akibat pandemi COVID-19. Diharapkan ada percepatan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, ” ujar Mety.
Sementara Tenaga Ahli Progam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Kaltim Alwani menyebut secara umum progres penyaluran Dana Desa tahun 2021 terbilang lebih baik ketimbang waktu yang sama di 2020 lalu.
“Tahun lalu pada periode sama penyalurannya baru 20-21 persen. Sekarang kisaran 30-31 persen,” katanya.
Khusus Kabupaten Mahakam Ulu keterlambatan penyaluran lebih diakibatkan lockdown terlalu ketat dalam pencegahan penanganan COVID-19 sehingga menghambat mobilisasi perangkat desa dalam pemenuhan persyaratan proses penyaluran Dana Desa.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Bidang Pengembangan Wilayah, M Nurdin, meminta pemangku kepentingan terkait untuk jangan mempersulit proses penyaluran Dana Desa.
Menurut M Nurdin, proses penyaluran Dana Desa hendaknya dipermudah agar bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan mengacu ketentuan terkait prioritas penggunaannya.
“Terus terang saya heran. Negara lagi kesusahan uang tapi tetap mengalokasikan Dana Desa karena amanat UU Desa, karenanya harus dimaksimalkan anggaran yang hampir Rp1 Triliun untuk Kaltim ini,” ujar M Nurdin saat memberi arahan pada rapat pengawasan dan monitoring Dana Desa Kaltim, di Ruang Rapat Kantor DPMPD Kaltim.
Menurut Nurdin, kucuran dana sebesar itu sangat disayangkan jika tidak dimanfaakan secara maksimal. Hadirnya Dana Desa, utamanya untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sangat dibutuhkan pada kondisi serba terbatas akibat pandemi COVID-19 seperti sekarang.
Jika Dana Desa disalurkan tentu masyarakat desa bisa mendapat penghasilan melalui kegiatan PKTD dalam pembangunan infrastruktur desa. Pun demikian BLT Dana Desa, membantu masyarakat penerima bantuan dalam memenuhi kebutuhannya,
“BLT adalah kebijakan agar masyarakat berproduksi. Jangan sampai ekonominya tersendat. Jadi kalau kita mempermudah sama saja membantu rakyat dan kita semua,” ujar Nurdin.
Bagi jajaran DPMD/K dan tenaga pendamping professional diminta bekerja sungguh-sungguh agar dana bermanfaat di situasi sulit saat ini.
“Sekarang ada duit (Dana Desa,Red). Jangan dibikin sulit. Siliahkan digunakan sesuai kebutuhan,”timpalnya.
Terkait kekurangan jumlah tenaga pendamping profesional, dia menyarankan agar dilakukan kebijakan relokasi. Pendamping yang bertugas di desa maju dan mandiri direlokasi dengan prioritas mendamping desa berstatus sangat tertinggal dan tertinggal.
Pada kesempatan itu dia juga menyayangkan masih ada kabupaten yang belum ada satu desa pun Dana Desanya salur hingga menjelang akhir semester pertama ini.
“Lampu merah. Sudah setengah semester Dana Desa nol. BLT Desa nol. Harus segera ditindaklanjuti,” ujar Nurdin. (*)
