PERDAGANGAN orang merebak di Kalimantan Timur (Kaltim). Terbaru, Polda Kaltim lewat Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah mengungkap 6 kasus perdagangan orang.
Ironisnya adalah para korban rata-rata adalah anak di bawah umur. Korban kasus TPPO ini tersebar di Kota Bontang, Kabupaten Paser, dan Kota Balikpapan. Para korban diperkerjakan sebagai pekerja Seks Komersial (PSK).
“Kami mengamankan pelaku dari Balikpapan 1 orang, Paser 4 orang, dan Bontang 2 orang,” kata Kabid Humas Polda Kaltim Komisaris Besar Pol Yusuf Sutedjo, Kamis (8/6/2023).
Yusuf mengatakan, para korban TPPO mayoritas adalah anak di bawah umur. Mereka didatangkan ke Kaltim untuk diperkerjakan sebagai PSK yang diperdagangkan secara daring. Dikatakannya, kasus TPPO ini menjadi salah satu perhatian yang serius yang saat ini ditangani di Polda Kaltim.
Untuk kasus di Kota Bontang misalnya, dari 2 pelaku yang berhasil diamankan, korbannya masih di bawah umur dan diperdagangkan sebagai PSK.
“Kami saat ini masih mendalami kasusnya, apakah sindikat atau gimana, masih dikembangkan. Lebih lengkap nanti kami tuangkan dalam press release,” tegasnya.
Yusuf mengatakan, para pelaku punya banyak cara guna memperdaya korban. Seperti modusnya mengiming-imingi para korban untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga, kawin kontrak, hingga penawaran menjadi tenaga kerja wanita ke luar negeri.
Namun pada akhirnya, korban malah dijadikan sebagai PSK lewat perdagangan daring. “Memang di sini belum sampai pada perdagangan orang keluar negeri, baru tingkat regional,” ungkapnya.
Kapolri memerintahkan seluruh jajaran Polda untuk membentuk Satgasda atau Satuan Tugas Daerah TPPO. Di mana Satgasda TPPO ini dipimpin oleh masing-masing wakil kepala kepolisian daerah.
Khususnya di Kaltim, Satgas TPPO dipimpin Wakapolda Kaltim Brigadir Jenderal Pol Mujiono pada 6 Juni lalu. Atensi dari Satgas TPPO Polda Kaltim antara lain potensi pelanggaran pada penempatan pekerja migran Indonesia.
Selain itu, Satgas TPPO akan menindak praktik perdagangan orang dengan banyak modus, seperti asisten rumah tangga, kawin kontrak atau pengantin pesanan, eksploitasi perempuan-anak, pengiriman ABK tidak sesuai prosedur, penipuan utang, praktik kerja lapangan, dan penawaran magang bagi mahasiswa. (*)
