pranala.co – Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kilo 6, Jalan Brigjend Katamso, Bontang tidak lagi menyediakan bahan bakar minyak (BBM) berjenis premium. Hal itu sudah berlangsung sejak tiga bulan.
Alasannya, pihak SPBU tidak mau mengambil risiko cukup besar. Pasalnya, jika penerima premium tidak tepat sasaran, maka beban subsidi akan dilimpahkan kepada pihak SPBU. Misalnya jika ditemukan ada kelebihan jumlah standar pengisian, maka akan dapat peringatan dari Pertamina.
“Setelah itu beban subsidi akan dilimpahkan ke SPBU,” Kata Muhammad Jufri Kepala SPBU Kopkar Kilometer 6, Kamis (7/10).
Jufri menilai keuntungan dari penjualan premium juga sedikit. Selain itu, untuk mengontrol penerima premium juga lebih sulit. Misalnya, ada mobil taksi umum yang mengisi premium, namun justru dijual lagi sebagai bensin eceran.
“Risiko itu yang tidak mau diambil,” sambungnya.
Bukan hanya premium, stok solar bersubsidi juga terancam akan ditiadakan. Alasannya, sama dengan ketidaktepatan sasaran seperti BBM premium. Akan tetapi pihaknya masih menimbang-nimbang. Karena kebutuhan solar bersubsidi untuk Kota Bontang masih cukup besar.
Meskipun begitu, kini ia lebih memperketat pengawasan. Jufri membekali SPBU tempatnya berwenang, dengan data dari Samsat setiap jenis kendaraan truk. Tujuannya, agar mengetahui kapasitas normal dari setiap kendaraan.
Hal itu untuk mencegah adanya kecurangan yang dilakukan pemilik truk. Jaga-jaga jika ada yang memodifikasi tanki bahan bakar truk roda 6. Contohnya kapasitas bahan bakar yang harusnya hanya 100 liter, tapi justru bisa menampung hingga 200 liter. Pelanggaran itu akan secara otomatis diketahui di dashboard petugas.
Hal ini menjadi perhatian serius. Karena jika sudah begitu, pihak SPBU yang akan kena getahnya. Akan diberikan sanksi oleh Pertamina. “Tidak dikirimkan stok bahan bakar selama beberapa hari,” ucapnya.
Bukan hanya itu yang diantisipasi. Ia juga mewanti-wanti pelanggaran jenis lain. Misalnya ada kongkalikong antara petugas dan sopir truk. Kasus ini ia sebut sudah pernah terjadi. Saat ini sudah 3 petugas yang mendapat SP 3.
“Jika ditemukan lagi pelanggaran maka langsung dikeluarkan,” pungkasnya. **
Penulis : Romi Ali Darmawan
