SAMARINDA – Kebakaran di Pasar Segiri, Samarinda, membuka cerita lain di balik kios dan ruko yang berdiri di kawasan itu.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menduga ada praktik penjualan ilegal aset milik pemerintah. Dugaan itu diungkapkan Andi Harun saat meninjau lokasi kebakaran, Minggu (10/8/2025) malam.
Ia menyebut, ruko dan kios di Pasar Segiri sejatinya berstatus aset pemerintah daerah dengan alas hak Hak Guna Bangunan (HGB).
“Kalaupun ada kerja sama dengan pihak lain, itu hanya sebatas pengelolaan. Tidak boleh dipindahtangankan. Secara hukum dilarang,” tegasnya.
Menurutnya, ada pihak yang memindahtangankan ruko seolah-olah menjualnya kepada pembeli. Padahal, secara hukum, aset itu tidak boleh berpindah kepemilikan.
Akibatnya, pembeli yang tidak mengetahui status hukum aset berpotensi menjadi korban.
“Mereka membeli dengan asumsi itu milik pribadi. Nanti kasihan pembelinya,” kata Andi Harun.
Harga yang dipatok pun tidak main-main. Satu ruko disebut bisa mencapai lebih dari Rp1 miliar. Bahkan, ada yang membayar secara cicilan hingga Rp30–40 juta per bulan melalui cek tunai.
Wali Kota menegaskan, jika terbukti, praktik itu berpotensi masuk ranah pidana. Mulai dari tindak pidana korupsi (tipikor), penggelapan, hingga penipuan.
Ia mengaku telah mengantongi bukti permulaan dari laporan yang masuk. Namun, penyelidikan akan berjalan paralel dengan rencana rehabilitasi total Pasar Segiri pascakebakaran.
“Kita akan urai satu per satu. Sambil mematangkan rencana rehabilitasi total Pasar Segiri,” pungkasnya. [CINTIA]
