Pranala,co, SAMARINDA – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam mendukung program nasional Sekolah Rakyat mulai menunjukkan hasil nyata. Dari target 200 sekolah se-Indonesia hingga 2026, baru Samarinda yang dinyatakan siap membangun di tahun 2025 ini.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah meminta Pemprov Kaltim menyiapkan sekolah rintisan. Tiga lokasi di Samarinda pun sudah disiapkan.
“Kita sudah siapkan tiga titik sekolah rintisan,” kata Kepala Dinas Sosial Kaltim Andi Muhammad Ishak, Jumat (4/7/2025).
Tiga Lokasi Sekolah Rintisan di Samarinda
Berikut lokasi dan jumlah kelas:
- BPMP Kaltim (Jalan Cipto Mangunkusumo): 2 kelas SMP, 2 kelas SMA
- BPVP Samarinda (Jalan Untung Suropati): 2 kelas SD, 1 kelas SMP, 1 kelas SMA
- SMAN 16 Samarinda (Jalan Perjuangan): 2 kelas SD, 1 kelas SMA
Setiap kelas akan menampung 25 siswa. Total ada 11 kelas untuk tahap awal.
“Ini sifatnya sementara. Hanya untuk satu tahun. Sambil menunggu bangunan permanen selesai,” ujar Andi.
Gedung Permanen Siap Dibangun Juli Ini
Pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai Juli 2025. Lokasinya berada di kawasan Stadion Utama Palaran.
Dengan anggaran Rp210 miliar, sekolah ini akan menampung 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Rinciannya: SD: 16 kelas; SMP: 9 kelas; SMA: 9 kelas
“Anggarannya termasuk isi dan perlengkapannya. Ini jadi pilot project nasional,” jelas Andi.
Empat Lokasi Lain Masih Terkendala Lahan
Selain Samarinda, empat lokasi lain di Kaltim juga diajukan untuk pembangunan sekolah rakyat: Kutai Kartanegara (2 lokasi) – 1 dari kabupaten, 1 dari Pemprov; Penajam Paser Utara (PPU) – 1 lokasi; Berau – 1 lokasi
Namun, dari semua itu, hanya Samarinda yang lahannya sudah siap. “Sudah kami tinjau. Samarinda paling siap untuk eksekusi pembangunan,” kata Andi.
Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Prioritas diberikan kepada mereka yang masuk desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dinsos mengimbau masyarakat tidak ragu mendaftar. “Ini program nasional. Gratis. Sepenuhnya dibiayai pemerintah pusat,” tegas Andi.
Ia juga meminta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk aktif mengedukasi warga. “Ini bukan sekadar sekolah gratis. Ini jalan keluar dari kemiskinan antargenerasi,” tandasnya.
