pranala.co – Selepas satu bulan ditunggu, unsur pimpinan DPRD Bontang, Kalimantan Timur menggelar kembali Rapat menindaklanjuti rencana pemasangan Pipa air PDAM di kampung Sidrap, Senin, (22/3/2021).
Usai dibuka Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris. Fakta dalam pertemuan tersebut pun terungkap saat Asisten II Pemerintah Kota Bontang, Zulkifli menjelaskan hasil temuan eksekutif terkait rencana bantuan CSR 17 Perusahaan itu.
Dikatakan Zulkifli, lokasi kampung Sidrap yang diklaim masih berstatus wilayah Taman Nasional Kutai (TNK), menyulitkan pihaknya untuk melakukan langkah administrasi secara kelembagaan pemerintah.
“Sekalipun kita kerja sama dengan Kutim, kita tidak bisa membangun jaringan duli kesana karena masuk wilayah konservasi,” jelasnya.
Selain itu lanjut Zulkifli, Kampung Sidrap yang masih berstatus wilayah Kabupaten Kutai Timur. Menjadi kendala utama untuk melanjutkan upaya menyukseskan pemasangan sarana air bersih.
“Faktanya ada pemukiman disana. Ini yang harus diupayakan untuk perubahan statusnya menjadi pemukiman,”ungkap Zulkifli.
Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris ambil langkah cepat. Ia menyarankan agar Pemerintah tidak ikut dalam proses administrasi pemerintahan.
Mantan Ketua umum KNPI Bontang ini menyarankan agar masyarakat yang ambil andil membangun komunikasi langsung dengan perusahaan.
Pasalnya perusahaan diyakini memiliki akses lebih luas untuk memberikan dukungan kepada masyarakat dengan program programnya melalui CSR.
Terbukti dengan adanya proses pembangunan baik dari perusahaan dan Pemerintah Kota Bontang selama warga Sidrap bermukim dan berladang disana hingga kini mencapai 7 RT.
“Terkait keterlibatan CSR, forum CSR kota Bontang tidak berwenang kesana. Jadi Masyarakat sendiri yang akan menyurat ke perusahaan karena diluar wilayah administrasi kota Bontang,”jelas Agus Haris.
Upaya memaksimalkan hadirnya Pemerintah Daerah di Kampung Sidrap tidak menyurutkan langkah Agus Haris. Sulitnya akses layanan air bersih hingga sebelumnya alih status wilayah dari Kutim kepada Bontang telah diperjuangkannya.
Diketahui tahun 2020 ia bersama warga Sidrap telah menyepakati 10 poin dalam MOU guna penyelesaian alih status wilayah kampung Sidrap. Hal ini telah disepakati dihadapan Gubernur Kaltim, Isran Noor.
Salah satu Mou berbunyi, 164 hektar diusulkan untuk jadi wilayah Kota Bontang. Hal ini menjadi kabar baik bagi 6 Ribu warga yang tinggal disana.
“Tinggal satu MOU yang belum dijalankan Pemkab Kutim,yaitu tinggal di Paripurnakan Pemkab Kutim,” harap Wakil Ketua DPRD Bontang.
[ks|ADS]
