Pranala.co, SAMARINDA – Maraknya laporan pelaku usaha yang mendapat tekanan dari oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) mendapat perhatian serius dari DPRD Kaltim Kalimantan Timur.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, meminta Pemprov Kaltim bertindak tegas terhadap ormas yang diduga mengganggu stabilitas dunia usaha.
“Kalau perusahaan atau UMKM merasa tidak aman karena tekanan dari ormas, ini bisa ganggu roda ekonomi. Bahkan bisa bikin investor ragu datang,” tegas Jahidin.
Jahidin menegaskan, ormas seharusnya menjadi mitra pembangunan. Bukan justru sumber keresahan.
Menurutnya, aksi penyegelan usaha tanpa dasar hukum jelas adalah bentuk premanisme yang tidak bisa ditoleransi.
“Premanisme yang dibungkus ormas harus ditindak. Ini bisa merusak citra Kaltim sebagai daerah ramah investasi,” katanya.
Jahidin menilai, kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) seharusnya diiringi oleh rasa aman bagi pelaku ekonomi.
Jika oknum ormas terus dibiarkan bertindak semena-mena, Kaltim akan kehilangan momentum sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Jangan sampai IKN terganjal oleh ulah segelintir oknum. Kita harus jaga kepercayaan nasional dan global,” lanjutnya.
Sebagai solusi, Jahidin mendorong pembentukan Satgas Penanggulangan Premanisme. Satgas ini diharapkan bisa bekerja lintas sektor bersama aparat hukum dan pemda.
“Satgas harus punya mandat jelas. Jaga stabilitas, lindungi investor, dan beri rasa aman bagi pelaku usaha,” ujarnya.
Ia juga menyarankan dilakukan verifikasi ulang terhadap ormas yang aktif di daerah, agar tidak ada penyalahgunaan nama organisasi untuk kepentingan pribadi.
Bagi Jahidin, masalah ini bukan sekadar hukum. Ini soal menjaga keberlanjutan ekonomi daerah.
“Kalau kita mau Kaltim jadi magnet investasi dan siap sambut IKN, urusan seperti ini harus dibereskan dari sekarang,” tutupnya.
[ADS/DPRD KALTIM]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
