Pranala.co, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mulai memetakan ulang strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan. Fokusnya tidak lagi semata pada pajak dan retribusi, tetapi juga pada penguatan ekonomi hijau dan inovasi pembiayaan ramah lingkungan.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, saat membuka Workshop Multi Pemangku Kepentingan terkait Strategi Peningkatan PAD untuk mendukung pembangunan lanskap berkelanjutan, Kamis (19/2/2026). Kegiatan berlangsung secara luring dan daring di Ruang Pelangi 1, Hotel Royal Victoria, Sangatta.
Wabup Kutim, Mahyunadi menegaskan bahwa inovasi kebijakan fiskal daerah merupakan kebutuhan mendesak. Ketergantungan pada sumber pendapatan konvensional, seperti pajak dan retribusi, menurutnya perlu diimbangi dengan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pengungkit ekonomi.
“Pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan harus menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, pemerintah daerah tengah menjajaki berbagai peluang pembiayaan alternatif berbasis lingkungan. Salah satunya melalui skema karbon berbasis hasil dalam program Forest Carbon Partnership Facility serta dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.
Skema tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan baru yang tidak hanya menambah PAD, tetapi juga memperkuat komitmen pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.
Ketua Panitia Pelaksana, Wahyulianto, menjelaskan bahwa workshop ini merupakan bagian dari dukungan program GIZ dalam kerangka Sustain Kutim (Sustainable Landscape Initiative). Program tersebut telah berjalan sejak 2023 dan direncanakan berlanjut hingga 2029.
“Salah satu aspek yang kami dorong adalah bagaimana menjadikan Kutai Timur sebagai kabupaten berkelanjutan di tingkat yurisdiksi, terutama pada sektor perkebunan kelapa sawit dan karet yang menjadi penopang ekonomi selain pertambangan,” jelasnya.
Workshop ini juga menghadirkan pakar dari Circle Indonesia, World Bank, serta perwakilan pemerintah daerah lain seperti Kabupaten Bojonegoro untuk berbagi pengalaman mengenai mekanisme pendanaan publik (public finance mechanism).
Melalui forum ini, pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berupaya memotret kondisi fiskal Kutai Timur secara komprehensif. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar dalam merumuskan strategi transformasi ekonomi menuju pembangunan lanskap yang tangguh dan mandiri.
“Intinya, kami ingin memastikan dana publik dapat secara efektif mendukung transformasi ekonomi daerah,” ujar Wahyulianto.
Workshop dihadiri berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah, sektor swasta, hingga perwakilan Forum Petani Kelapa Sawit Kutai Timur. Sinergi lintas sektor ini diharapkan melahirkan strategi konkret yang mampu meningkatkan PAD tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan. (RE)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
