WALI Kota Samarinda Andi Harun mengaku tak mempermasalahkan anggaran habis. Asalkan digunakan untuk pelaksanaan program pemerintah guna kepentingan rakyat.
Andi Harun bilang, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus wujudkan kesejahteraan warga Samarinda, Kalimantan Timur. OPD juga diminta jadi jawaban atas permasalahan masyarakat yang dihadapi selama ini. Tak terkecuali dalam hal penanganan pandemi Covid-19.
“Saya tidak masalah kalaupun nanti anggarannya habis digunakan, asalkan benar-benar menyentuh masyarakat. Saya tegaskan, jangan satu rupiah pun dikucurkan tapi tidak menyentuh substansi penanganan Covid-19,” tegas Andi Harun, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Program Penanggulangan Covid-19 bersama segenap OPD terkait di Balaikota Samarinda, Senin, 1 Maret 2021.
Politisi Gerindra itu menegaskan, soal penggunaan anggaran tak sekadar menjadi pertanggungjawaban laporan secara administrasi. Tapi juga tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa.
Andi Harun bersama Rusmadi Wongso baru saja dilantik sebagai wali kota dan wakil wali Kota Samarinda. Untuk itu, ia meminta agar dilaporkan terkait program penanganan Covid-19 di Kota Samarinda selama ini.
Dari laporan tersebut, akan menjadi bahan pijakan untuk melaksanakan program ke depan. Terkhusus dalam 100 hari masa kerjanya sebagai wali kota, bersama wakil wali kota.
“Soal 3T (Testing, Tracing, Treatment) apakah selama ini sudah berjalan dengan baik ataukah seperti apa? Sudah berapa banyak anggaran yang sudah dikucurkan selama ini untuk kepentingan itu. Dan apakah membawa dampak positif ataukah tidak? Ada ataukah tidak efeknya? Sehingga kita bisa melihat berapa anggaran yang tersisa dan apa yang yang harus kita lakukan ke depan,” ungkap Andi Harun.
Bersama Rusmadi, Andi Harun ingin seluruh program, termasuk penanganan Covid-19 dapat dirasakan masyarakat. Dia menilai, kerumunan masyarakat di sejumlah lokasi publik kian ramai. Termasuk tempat nongkrong. Dia ingin pelaksanaan protokol kesehatan semakin diperketat, dengan cara mengintensifkan kegiatan operasi yustisi.
Semisal warung kopi yang biasanya dengan kapasitas empat meja, dikurangi hanya menjadi dua meja demi menjaga jarak. Juga wajib memakai masker bagi semua pengunjung. Kemudian pemilik usaha juga wajib menyiapkan hand sanitizer.
“Saya tahu, kebijakan soal penegakan protokol kesehatan ini adalah kebijakan yang tidak populer bagi masyarakat yang akan dirazia nanti. Semoga semua masyarakat suatu saat nanti bisa sadar bahwa semua ini kita lakukan demi kepentingan bersama,” ujarnya yakin.
Wawali Rusmadi menambahkan, karena Covid-19 sudah menjadi bencana bahkan pandemi global, sehingga penangannya juga harus dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif. Ia berharap agar penanganan Covid-19 harus benar-benar menyentuh permasalahan sesungguhnya.
Sementara Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Sugeng Chairuddin menyebut saat ini kasus Covid-19 di Kota Samarina menembus angka 10.538. Meski begitu, angka pasien sembuh juga cukup tinggi dibanding tingkat nasional. Kemudian tingkat kematian akibat Covid-19 juga tergolong rendah dan jauh di bawah angka nasional.
Namun meski begitu, penangananya tetap dilakukan secara serius. Buktinya, di APBD Samarinda 2021 ini juga Pemkot Samarinda tetap menyiapkan anggaran Rp50 miliar untuk penanganan Covid-19 di kota ini.
“Tapi karena ada surat dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri, red) soal refocusing, sehingga perlu kita lihat kembali,” ungkap Sugeng di hadapan segenap pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Samarinda.
[SK]
