Pranala.co, BONTANG – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Bontang dipastikan tetap berjalan. Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menyatakan komitmennya untuk merealisasikan proyek tersebut. Namun, pelaksanaan fisik di lapangan masih menunggu rampungnya sertifikat lahan seluas 8 hektare yang saat ini diproses di tingkat provinsi.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan tidak ada keraguan dari sisi kebijakan. Menurutnya, kendala yang dihadapi bersifat administratif, bukan teknis.
“Pembangunannya sudah pasti. Hanya saja, kami belum bisa memastikan kapan progres fisik dimulai karena sertifikat lahannya belum selesai. Sertifikat ini kewenangannya ada di provinsi,” ujar Agus Haris, Jumat (13/2/2026).
Agus Haris menjelaskan, legalitas lahan merupakan prasyarat utama sebelum proyek memasuki tahap lanjutan. Tanpa sertifikat yang sah, pemerintah daerah tidak dapat melangkah ke proses penetapan anggaran lanjutan maupun konstruksi.
Karena itu, Pemkot Bontang melakukan komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur guna mempercepat proses sertifikasi. Ia optimistis, apabila dokumen tersebut terbit dalam waktu dekat, tahapan berikutnya dapat segera dijalankan.
“Kalau sertifikatnya cepat, proses lainnya bisa langsung menyusul,” katanya.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkot Bontang telah menggelar rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Sejumlah instansi teknis dilibatkan, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Rapat tersebut membahas pembagian tugas dan percepatan tahapan administrasi. Hasilnya, seluruh OPD menyatakan kesiapan untuk merampungkan kelengkapan administrasi dalam waktu satu bulan.
“Untuk tahap pertama, yaitu perencanaan dan penganggaran, itu sudah berjalan. Kalau bulan ini semua penetapan administrasi selesai, kita bisa masuk tahap kedua,” jelas Agus Haris.
Tahap kedua mencakup penyiapan teknis lanjutan sebelum pembangunan fisik dimulai. Pemerintah menargetkan tahap tersebut rampung paling lambat Mei 2026.
Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, konstruksi fisik Sekolah Rakyat direncanakan dimulai sekitar Oktober 2026.
“Paling lambat konstruksi bisa jalan bulan 10. Tapi kuncinya tetap di sertifikat tanah. Itu yang sedang kami kejar,” tegasnya.
Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya sebagai sarana pendidikan formal, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas akses pendidikan bagi warga Bontang.
Agus Haris menambahkan, Kota Bontang termasuk daerah yang dipilih untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Karena itu, pemerintah daerah berupaya maksimal agar kesempatan tersebut dapat segera diwujudkan.
“Bontang menjadi salah satu daerah yang dipilih untuk membangun Sekolah Rakyat. Makanya, kesempatan ini akan kita maksimalkan agar dapat segera terealisasi,” pungkasnya. (FR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
