pranala.co – Sejumlah warga RT 37 Manggar Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menutup ruas Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) di Km 6 Manggar, Senin,25 Oktober 2021. Penutupan ruas tol ini, menindaklanjuti perjanjian yang sempat dilontarkan Pemkot Balikpapan yang meminta warga untuk menunggu selama 12 hari.
Kuasa hukum warga pemilik lahan Yeyasas Rohi mengatakan, warga bersama Pemkot Balikpapan telah membahas penyelesaian persoalan ini pada awal September lalu. Namun hingga saat ini pemerintah tak kunjung memberi kejelasan.
“Ini akhirnya membuat warga kesal,” ucapnya, saat ditemui di lokasi penutupan jalan.
Menurut Yeyasas, kunci penyelesaian kasus ini ada di Pemkot Balikpapan. Sebab karena tak adanya langkah pemerintah, sempat ada yang mengklaim lahan tersebut masuk wilayah Balikpapan Utara, padahal masuk Balikpapan Timur.
“Persoalannya itu saja, masuk Balikpapan Utara atau Balikpapan Timur. Padahal sudah jelas ini masuk Balikpapan Timur, kami punya semua buktinya,” ungkap Yeyasas.
Seorang warga Hermin menyebut jika pemerintah kurang serius menangani persoalan ganti rugi lahan ini. Sehingga prosesnya berlarut-larut hingga saat ini. Ia menegaskan, jika sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Pemkot Balikpapan dan dijanjikan waktu selama 12 hari.
Selama 5 tahun berjuang meminta kejelasan ganti rugi lahan, Hermin mengatakan, sudah banyak pihak yang turun tangan, termasuk dari Polda Kaltim. Hanya saja sampai sekarang tak ada penyelesaian apa pun.
Lalu warga kembali dijanjikan kejelasan ganti rugi lahan pada September kemarin. Namun, karena warga sudah merasa lelah, akhirnya mau tak mau jalan tersebut pun terpaksa ditutup.
Saking emosinya, Hermin pun menegaskan, warga akan terus menutup jalan tersebut. Kalau perlu, kata dia, jalan tol tersebut dibongkar kembali saja agar bisa kembali dimanfaatkan warga sekitar sebagai lahan pertanian.
“Pokoknya kembalikan lahan kami. Biar tak dibayar ga papa,” tegasnya.
Dari lahan yang tertimpa jalur tol, Hermin menuturkan, ada dua bidang tanahnya yang terdampak seluruhnya dari megaproyek ini. Namun dirinya lebih menegaskan lahan ini kini hanya digunakan oleh pemerintah, tanpa memikirkan jika sebelumnya milik warga.
Sementara itu, dari keterangan warga lainnya, jika selama pembicaraan dengan pihak Pemkot, hingga kini mereka tak pernah tahu berapa kisaran harga yang akan diganti oleh pihak pemerintah. Yang mereka tahu, jika lahan tersebut akan diganti secara sepihak.
“Kita enggak tau, berapa satu meter jadi cuma harga sepihak saja. Makanya kami sempat kecewa dengan pak wakil gubernur kalau kami disebut tak mau bernego. Padahal sampai sekarang kami tidak tahu berapa harga yang mau digantikan,” ujar warga kompak. [ds]
