Pranala.co, SAMARINDA — Anggaran tak terserap senilai Rp2,5 triliun di APBD Kaltim tahun 2024 menuai sorotan tajam.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim, Damayanti, menyebut angka itu sebagai cermin dari lemahnya pengelolaan keuangan daerah.
“Silpa sebesar itu bukan angka kecil. Ada hak masyarakat yang tertunda,” tegasnya.
Menurut Damayanti, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar itu menunjukkan bahwa banyak program tak berjalan optimal. Padahal, dana sudah tersedia.
“Anggaran untuk layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur justru tak terserap,” katanya.
Ia mencontohkan kondisi nyata di lapangan. Di Balikpapan, banyak sekolah masih kekurangan ruang belajar dan fasilitas pendukung.
“Sayang sekali kalau uangnya ada, tapi tak digunakan,” tambah politisi perempuan PKB itu.
Tingginya Silpa dinilai sebagai bukti lemahnya perencanaan.
“Ini soal akurasi data dan komitmen menyusun program berbasis kebutuhan riil warga,” ujar Damayanti.
Ia menegaskan, efisiensi tanpa hasil nyata hanya akan merugikan rakyat.
Damayanti meminta Pemprov Kaltim agar memaksimalkan pemanfaatan Silpa dalam perubahan anggaran (APBD-P) 2025.
Prioritasnya: program yang benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat luas.
“Anggaran itu harus kembali ke rakyat. Bukan sekadar jadi angka di laporan keuangan,” tegasnya.
Fraksi PKB, kata Damayanti, akan terus mengawal pemanfaatan dana Silpa agar benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kita akan kawal sampai tuntas. Rakyat butuh bukti, bukan janji,” pungkasnya.
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
