Pranala.co, SAMARINDA — Kalimantan Timur (Kaltim) berada di persimpangan sejarah. Setelah puluhan tahun bergantung pada batubara, provinsi kaya sumber daya ini kini menatap masa depan baru: masa transisi menuju energi hijau.
Cadangan energi fosil yang menipis menjadi tanda bahwa era lama akan berakhir. Namun, perubahan besar ini tidak boleh meninggalkan siapa pun di belakang, terutama masyarakat sekitar tambang.
Dalam konteks itu, Yayasan Mitra Hijau (YMH) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penguatan dan Pengembangan UMKM sebagai Strategi Mendorong Transisi Energi Berkeadilan pada Masyarakat Terdampak Tambang Batubara di Kalimantan Timur”, Jumat (24/10/2025), di Hotel Aston Samarinda.
Acara ini mempertemukan berbagai pihak: pemerintah, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, hingga Forum CSR Kaltim. Tujuannya, memastikan transisi energi berjalan adil, inklusif, dan memberi manfaat bagi masyarakat kecil.
Dicky Edwin, perwakilan Yayasan Mitra Hijau, menyebut bahwa perubahan iklim kini bukan sekadar isu lingkungan, melainkan sudah menyentuh seluruh aspek kehidupan.
“Hampir semua bencana di Indonesia kini terkait krisis iklim. Karena itu, transisi energi harus menjamin keadilan bagi semua pihak, termasuk masyarakat kecil dan pelaku UMKM,” ujarnya.
UMKM disebut sebagai tulang punggung ekonomi pasca-tambang. Mereka tidak hanya menopang pendapatan keluarga, tetapi juga menjaga roda ekonomi lokal tetap berputar saat industri besar mulai beralih arah.
Menurut Zulkifli dari Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Timur, UMKM memegang peranan vital — menopang hingga 90 persen perekonomian daerah. Namun, banyak yang masih tertinggal dalam hal akses pembiayaan, legalitas, dan digitalisasi.
Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan program pendampingan menyeluruh, mulai dari sertifikasi halal, perizinan usaha, hingga peningkatan daya saing produk lokal.
“Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat UMKM agar mampu beradaptasi dengan arah ekonomi hijau yang kini jadi fokus pembangunan,” tegas Zulkifli.
Dari sisi akademik, Dr. Marwati dari Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman mengingatkan bahwa ekonomi pasca-tambang tidak bisa bergantung pada satu sektor.
“UMKM adalah tulang punggung ketahanan ekonomi lokal. Kita harus bantu mereka agar mampu menyesuaikan diri dengan arah pembangunan hijau,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal seperti pertanian berkelanjutan, ekowisata, dan pengolahan hasil hutan bukan kayu.
Diskusi menghasilkan tiga rekomendasi utama. Antara lain; Peningkatan kapasitas digital marketing bagi UMKM agar mampu bersaing di pasar modern; Pendampingan legalitas dan sertifikasi produk, termasuk halal dan izin edar; dan Reaktivasi peran Bumdes dan Pokdarwis, sebagai motor penggerak ekonomi desa pasca-tambang.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tengah proses peralihan menuju energi bersih.
FGD ditutup oleh Doddy S. Sukadri, Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Hijau. Ia menegaskan bahwa transisi energi bukan hanya tentang mengganti sumber energi fosil, melainkan membuka peluang kerja baru.
“Pekerjaan hijau (green jobs) adalah masa depan ekonomi Indonesia. UMKM memiliki peran penting dalam rantai nilai tersebut,” ujarnya. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
