DPRD BERAU bersiap memanggil ulang manajemen RSUD Berau dr Abdul Rivai untuk mengurai lonjakan utang yang disebut telah mencapai Rp36 miliar. Angka itu memantik alarm dewan: bukan sekadar soal keuangan, tetapi menyangkut keberlangsungan layanan kesehatan masyarakat.
Anggota DPRD Berau, Abdul Waris, menegaskan pemanggilan lanjutan akan dilakukan dalam waktu dekat dengan melibatkan seluruh pihak terkait—mulai dari manajemen rumah sakit, Dewan Pengawas (Dewas), hingga Dinas Kesehatan Berau.
“InsyaAllah minggu depan kami panggil lagi. Kami ingin mengonfirmasi dan mengkaji, kenapa bisa ada utang sebesar ini,” ujar Waris, Kamis (16/4/2026).
Bagi DPRD, persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai angka semata. RSUD dr Abdul Rivai adalah fasilitas rujukan utama. Ketika keuangannya terguncang, dampaknya langsung terasa pada layanan.
Waris mengingatkan, jika rumah sakit mengalami gangguan operasional, maka yang dipertaruhkan adalah keselamatan warga.
“Kalau rumah sakit sampai collapse, siapa yang bertanggung jawab? Kalau layanan lumpuh, bagaimana nasib masyarakat?” tegasnya.
DPRD Berau menilai besarnya utang tidak wajar dan mengarah pada dugaan persoalan tata kelola. Kondisi di lapangan disebut ikut menguatkan indikasi tersebut.
Ketersediaan obat sempat terbatas. Peralatan medis tidak sepenuhnya memadai. Tenaga kesehatan pun dinilai tidak bisa bekerja optimal karena tekanan anggaran.
“Manajemen terlihat kacau. Obat terbatas, alat kurang, tenaga medis terhambat. Dana BLUD habis, sementara APBD juga terbatas,” ungkap Waris.
Pemanggilan lanjutan akan difokuskan untuk membedah akar persoalan secara menyeluruh. DPRD akan menelusuri kemungkinan kesalahan kebijakan, penerapan standar operasional prosedur (SOP), hingga dugaan lemahnya manajemen internal.
Tujuannya satu: menemukan titik masalah sekaligus menentukan pihak yang bertanggung jawab.
“Kami ingin tahu ini salah kebijakan, SOP yang keliru, atau memang manajemennya yang bermasalah. Yang jelas harus ada yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Sebelumnya, RSUD dr Abdul Rivai bersama Dinas Kesehatan Berau telah menggelar rapat untuk membahas persoalan kekurangan obat dan layanan kesehatan.
Namun bagi DPRD, langkah itu belum cukup. Pendalaman lanjutan dinilai penting agar solusi yang diambil tidak bersifat sementara, melainkan menyentuh akar persoalan.
Di tengah tekanan utang, satu hal yang ditekankan dewan: layanan kesehatan tidak boleh berhenti.
“Yang utama, pelayanan masyarakat harus tetap berjalan. Ini yang akan kami pastikan,” pungkas Waris. [ADS/DPRD BERAU]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
