Wagub Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi kembali menyindir perusahaan batu bara yang beroperasi di Kalimantan Timur. Hal itu terkait pemberian dana ratusan miliar kepada perguruan tinggi di Jawa, bukan di Kaltim.
Wagub Hadi mengatakan Kaltim dikenal sebagai provinsi kaya sebab dianugerahi sumber daya alam yang melimpah.
Dia mempertanyakan apakah kekayaan sumber daya alam ini mampu mensejahterakan masyarakatnya.
Hal itu diungkapkan ketika bertemu dengan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Eko Prasetyanto.
“Di Kaltim ini Pak Eko, saya baru tahu setelah pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa ada 30 PKP2B (perusahaan batubara) terbesar di Indonesia,” kata dia dikutip dari instagram Pemprov Kaltim, Selasa (17/5/2022).
Tapi pembangunan di Kaltim belum mendapatkan perhatian yang serius, jalan-jalan masih rusak, sarana dan prasarana pendidikan juga masih terbatas bahkan minim.
Termasuk dana pendidikan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.
BACA JUGA: Api Diduga Berasal dari Kamar Bangsal, 7 Bangunan Terbakar
Dia menyatakan tidak ada maksud menyalahkan sebuah lembaga, namun sekedar menyampaikan keluhan warga Kaltim.
Selain kondisi infrastruktur daerah makin rusak parah, ungkapnya, salah satunya terkait bantuan keuangan bagi dunia pendidikan yang disalurkan oleh pihak swasta (perusahaan).
“Ada dana bantuan dari perusahaan, apakah CSR kah namanya atau sifatnya pribadi ke perguruan tinggi di Pulau Jawa totalnya Rp200 miliar, tidak ada kepada Unmul,” sebutnya.
Sebagai masyarakat Kaltim, kata dia, sangat wajar kalau mempertanyakan hal ini.
Sebab, perguruan tinggi negeri tertua seperti Universitas Mulawarman Samarinda dan telah banyak melahirkan lulusan yang berkompeten tetapi tidak mendapatkan perhatian (bantuan).
BACA JUGA: Limbah Batubara Diduga Cemari Sumber Air Bersih Warga Penajam
“Mereka (perusahaan) beraktivitas di Kaltim tapi kenapa tidak memberikan sedikitpun untuk Unmul atau perguruan lainnya di Kaltim,” tanyanya lagi.
Apalagi Kaltim sudah ditetapkan sebagai ibu kota negara, seharusnya dukungan swasta kepada calon ibu kota negara harus lebih maksimal.
“Ini bukan soal iri-irian, hanya saya menangkap seperti tidak ada keseriusan pihak swasta untuk membantu membangun SDM lokal,” pungkasnya. (dw/id)
Comments 3