12 Dapur MBG di Samarinda Disetop BGN, Wawali Saefuddin Zuhri: Maaf, Saya Baru Tahu

SAMARINDA, Pranala.co — Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, memberikan tanggapan mengejutkan terkait kebijakan pemberhentian operasional sementara terhadap 12 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kota Samarinda. Dirinya mengaku baru mengetahui informasi tersebut dan belum mendapatkan data lengkap dari pihak terkait.

Menanggapi situasi tersebut, Saefuddin Zuhri menyatakan akan segera melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak berwenang guna memahami duduk perkara secara mendalam.

PILIHAN REDAKSI

Kejagung Setop Pemeriksaan Dapur MBG di Seluruh Indonesia, Kejati Kaltim: Jangan Dikaitkan dengan Isu Lain

15 Juli 2026 | 14:16

Setahun MBG di Samarinda Belum Berdampak ke Stunting

13 Juli 2026 | 14:01

“Mohon maaf, karena saya belum dapat informasi. Dan baru tahu ini. Nanti saya komunikasikan,” ujarnya saat memberikan keterangan kepada awak media di Samarinda, Selasa (7/4/2026).

Ungkapan terbuka ini mengindikasikan adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah daerah dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait kebijakan yang berdampak langsung pada layanan gizi masyarakat.

Terkait alasan di balik pemberhentian sementara 12 unit SPPG tersebut, Saefuddin Zuhri menduga hal ini berkaitan erat dengan masalah pemenuhan persyaratan administratif dan teknis yang telah ditetapkan, khususnya terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

“Ya, mungkin masalah kelengkapannya. Kelengkapannya kan sudah ditentukan, mulai ada pengolahan limbah dan lain sebagainya,” jelasnya.

Dirinya menekankan bahwa setiap penyelenggara pelayanan harus melengkapi seluruh komponen operasional yang diwajibkan, termasuk sistem pengolahan limbah yang merupakan standar wajib bagi setiap unit SPPG.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa ketidakmampuan pelaku usaha atau penyelenggara dalam memenuhi persyaratan teknis tersebut secara otomatis akan membuat mereka berada di luar standar prosedur operasional (SOP) yang diharapkan pemerintah.

“Persyaratan-persyaratan yang ditentukan, kalau itu tidak dilaksanakan, akan menjadi kesalahan dari penyelenggaranya ini SPPG, otomatis dia berarti tidak sesuai dengan SOP yang diharapkan,” tegasnya.

Di akhir keterangannya, Saefuddin Zuhri menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Samarinda memberikan arahan agar seluruh pengelola SPPG yang terdampak segera melakukan evaluasi dan memperbaiki kekurangan yang ada. Tujuannya agar kualitas pelayanan tetap terjaga dan sesuai aturan.

“Harus berbenah diri,” pungkasnya singkat namun tegas.

(CINTIA R ISKANDAR)

KOTA SAMARINDA (12 SPPG)

Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami