Pranala.co, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengucurkan dana Rp24 miliar pada tahun 2025. Uang itu bukan untuk membangun kantor atau beli mobil dinas. Tapi untuk sesuatu yang jauh lebih genting: normalisasi sungai di Samarinda.
Tujuannya satu: mengurangi banjir. “Ini bagian dari langkah komprehensif kami menanggulangi banjir di ibu kota provinsi,” kata Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, Selasa (10/6).
Pernyataan itu disampaikan langsung saat menjawab tuntutan dari massa aksi Gerakan Kalimantan Timur Melawan Diam di depan Kantor Gubernur Kaltim.
Firnanda tidak menyangkal. Persoalan banjir di Samarinda memang belum tuntas. Tapi ia juga mengingatkan: ini bukan pekerjaan satu malam.
Penanganan banjir tak bisa dikerjakan sendirian. Pemprov, Pemkot Samarinda, dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan bahu membahu.
Sungai Karang Mumus jadi fokus utama.
“Kita sudah tandatangani kesepakatan kerja antara Pemprov, Pemkot, dan BWS,” ujarnya.
Perjanjian itu sederhana tapi strategis. Pemkot urus relokasi warga di bantaran sungai. Pemprov kerjakan fisik normalisasi. BWS bangun turap setelahnya.
Masalahnya, tidak semua warga mau pindah. Ada titik-titik yang masih terganjal urusan sosial. Itu yang kini dikejar penyelesaiannya.
Firnanda menyebut, persoalan banjir bukan cuma soal sungai meluap. Tapi juga drainase buruk, air kiriman dari hulu, dan pembukaan lahan tanpa kendali.
“Kalau kita lihat progresnya, banjir sekarang sudah jauh berkurang. Dulu bisa berhari-hari, sekarang tinggal hitungan jam,” ujarnya.
Ia mencontohkan Jalan Juanda. Lokasi ini terdampak langsung dari Sungai Karang Asam Kecil. Jika kawasan itu dibersihkan dan dinormalisasi, Firnanda yakin Jalan Juanda bisa bebas dari banjir. [RE]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
