Bontang, PRANALA.CO – Ada pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Pasalnya, Kaltim resmi masuk dalam daftar 10 provinsi dengan realisasi belanja APBD terendah di Indonesia untuk tahun anggaran 2025.
Fakta ini disampaikan langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD 2025 yang digelar secara virtual, Kamis (8/5/2025).
Dalam rapat yang diikuti seluruh pemerintah daerah dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Mendagri Tito menyebutkan Kaltim bersama sembilan provinsi lainnya memiliki capaian belanja yang masih jauh dari harapan.
Selain Kaltim, daftar provinsi lainnya meliputi Papua Tengah (4,69%), Lampung (5,67%), Papua Selatan (5,90%), Papua Barat (6,88%), Jawa Tengah (6,99%), Sumatera Selatan (9,59%), Papua Barat Daya (9,65%), Riau (10,87%), dan Aceh (11,13%).
Tidak hanya itu, dua kota besar di Kaltim, yakni Samarinda dan Bontang, juga tercatat masuk dalam daftar 10 kota dengan realisasi belanja terendah. Realisasi belanja Kota Samarinda tercatat hanya 9,48%, sementara Bontang 14,62%. Bahkan Samarinda juga mencatatkan diri dalam daftar kota dengan realisasi pendapatan terendah, yaitu 14,45%.
Dalam keterangannya, Mendagri Tito menegaskan bahwa belanja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran yang sangat vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Belanja pemerintah itu meningkatkan jumlah uang yang beredar, sehingga daya beli masyarakat menguat,” jelasnya, Sabtu (10/5/2025).
Menurut Tito, belanja pemerintah tidak hanya berdampak langsung pada konsumsi rumah tangga—yang selama ini menyumbang lebih dari 50 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia—tetapi juga menjadi pemantik tumbuhnya sektor swasta. Dengan kata lain, semakin lambat belanja daerah, semakin lemah pula pergerakan ekonomi masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Tito tak hanya menyampaikan catatan bagi daerah dengan kinerja rendah. Ia juga memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang realisasi APBD-nya tergolong tinggi.
Eks Kapolri itu berharap daerah yang masih rendah bisa bergerak cepat mempercepat serapan anggarannya, agar manfaat belanja daerah bisa segera dirasakan masyarakat luas. [ID]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
Comments 4