Pranala.co, BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mulai menyusun langkah untuk mengantisipasi kekurangan tenaga pendidik di sekolah negeri. Masalah ini muncul seiring rencana pensiun 105 guru sepanjang tahun 2026, yang berpotensi berdampak pada keberlangsungan proses belajar mengajar.
Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang menunjukkan, kekurangan guru paling signifikan terjadi pada formasi guru kelas.
Kondisi tersebut memaksa sejumlah sekolah menerapkan sistem rangkap tugas bagi guru yang masih aktif. Jika dibiarkan, situasi ini dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas pembelajaran dan efektivitas pendidikan di ruang kelas.
Kepala Disdikbud Bontang, Abdu Safa Muha, mengungkapkan salah satu skema yang dinilai paling memungkinkan adalah Perekrutan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Skema ini, kata dia, telah berhasil diterapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik.
“Skema PJLP itu sangat memungkinkan. Balikpapan bahkan sudah merekrut sekitar 800 guru melalui pola ini. Sementara kebutuhan kita hanya 105 guru, rasanya tidak mungkin tidak bisa,” ujar Abdu Safa, Rabu (14/1/2026), usai Konferensi Cabang PGRI Bontang di Pendopo Rumah Jabatan.
Ia menjelaskan, PJLP memiliki keunggulan dari sisi regulasi karena tidak termasuk dalam belanja pegawai, melainkan belanja jasa. Dengan demikian, skema ini dinilai lebih fleksibel selama tenaga yang direkrut memiliki kompetensi sesuai kebutuhan sekolah.
“Skema ini sebenarnya pernah kita jalankan. Sekolah mengajukan kebutuhan guru, lalu kami mencarikan tenaga yang sesuai dengan bidang keahliannya. Tantangannya sekarang tinggal pada kesiapan anggaran,” jelasnya.
Abdu Safa menambahkan, besaran anggaran untuk rekrutmen guru melalui PJLP relatif setara dengan anggaran Tenaga Kontrak Daerah (TKD) sebelumnya. Namun, pelaksanaannya sempat terkendala karena proses harmonisasi peraturan wali kota terkait PJLP tidak mendapat persetujuan di tingkat provinsi.
“Karena dianggap ruang PJLP tidak bisa, Wali Kota kemudian memerintahkan saya untuk menyurati kementerian dan meminta diskresi,” ungkapnya.
Terkait opsi penggunaan guru pengganti, Abdu Safa tidak menutup kemungkinan hal tersebut diterapkan. Meski demikian, Disdikbud Bontang lebih memprioritaskan skema PJLP sebagai solusi utama.
“Kami berharap izin resmi dari pemerintah pusat bisa segera keluar, sehingga proses rekrutmen guru dapat segera dilaksanakan,” katanya.
Langkah ini diharapkan menjadi solusi sementara yang efektif untuk menjaga mutu pendidikan di Bontang di tengah gelombang pensiun guru.
“Kami ingin memastikan anak-anak Bontang tetap mendapatkan layanan pendidikan yang layak,” pungkas Abdu Safa Muha. (FR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
