Pranala.co, BALIKPAPAN – Kekhawatiran sempat mencuat di tengah masyarakat saat Pemerintah Kota Balikpapan melakukan evaluasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Sejumlah warga khawatir kepesertaan mereka dihentikan dan akses layanan kesehatan terputus.
Namun, Pemkot Balikpapan memastikan tidak ada warga kurang mampu yang kehilangan hak atas layanan kesehatan akibat pembaruan data tersebut.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari verifikasi dan pemutakhiran data agar bantuan iuran benar-benar tepat sasaran.
“Prinsipnya, jangan sampai ada warga Balikpapan yang tidak mendapatkan layanan kesehatan hanya karena kendala biaya,” ujar Rahmad, Selasa (17/2/2026).
Menurutnya, evaluasi dilakukan untuk mengantisipasi data ganda maupun peserta yang secara ekonomi sudah mampu, tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan. Penataan ini diharapkan membuat penggunaan anggaran lebih efektif dan akuntabel.
“Kita ingin data valid dan akurat,” tegasnya.
Rahmad menekankan bahwa pembaruan data bukan berarti penghentian kepesertaan secara sepihak. Jika ditemukan peserta yang dobel atau sudah tidak memenuhi kriteria kurang mampu, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan.
Sebaliknya, warga yang memang memenuhi syarat tetap akan difasilitasi melalui skema BPJS Kesehatan kelas 3. Pemkot juga menyiapkan mekanisme pengajuan bagi masyarakat yang membutuhkan agar layanan kesehatan tidak terhenti.
“Kalau memang memenuhi syarat, ada mekanisme yang bisa ditempuh. Layanan kesehatan tetap berjalan,” jelasnya.
Wali Kota Balikpapan menegaskan sektor kesehatan tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Hal itu dinilai penting, mengingat posisi Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara dan pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.
Selain peningkatan fasilitas kesehatan dan tenaga medis, pemerintah daerah juga berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu.
Rahmad mengimbau masyarakat aktif memperbarui data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi melalui kelurahan setempat. Langkah ini diperlukan agar program bantuan benar-benar menyasar warga yang berhak.
“Maka anggaran yang kami kelola harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan nyata. Itu komitmen kami,” ujarnya. (SR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
