BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni berencana akan memberikan santunan sebesar Rp 300 ribu setiap bulan kepada janda miskin dan lansia. Program ini menjadi salah satu langkah nyata Pemkot Bontang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Hal ini disampaikan Wali Kota Neni saat menggelar Safari Ramadan perdana di Masjid Al-Ikhlas, Kelurahan Lok Tuan, Bontang Utara, Selasa (4/3/2025) malam.
“Ini menjadi salah satu penanganan kemiskinan ekstrem di Bontang. Termasuk juga prioritas kerja saya bersama Pak Agus (Wawali Bontang, Agus Haris, red) dalam 100 hari masa kerja,” jelas Neni.
Di sektor pendidikan, Wali Kota Neni menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kemajuan pendidikan di Kota Bontang. Salah satu program unggulan yang akan terus dilanjutkan adalah penyediaan seragam sekolah gratis dengan melibatkan penjahit lokal dalam proses pengadaannya.
“Kebijakan ini tidak hanya membantu siswa, tetapi juga memberdayakan pelaku usaha kecil di Bontang,” tambah Neni.
Turut hadir dalam kegiatan Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, didampingi Sekretaris Daerah Kota Bontang Aji Erlinawati, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Camat dan Lurah setempat.
Bentuk Pokja Khusus untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
PEMKOT Bontang berencana membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Khusus Miskin Ekstrem sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Pokja ini akan melibatkan seluruh perusahaan di Kota Bontang guna memastikan langkah konkret dalam menangani permasalahan sosial yang semakin mendesak.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa pembentukan Pokja ini bertujuan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem di Kota Bontang. Berdasarkan data Pemkot Bontang, terdapat 46 kepala keluarga (KK) dengan total 147 jiwa yang tergolong dalam kategori miskin ekstrem.
“Kita berharap ini benar-benar bisa dituntaskan, sehingga tidak ada lagi warga yang mengalami kondisi kemiskinan ekstrem di Bontang,” ujar Neni.
Wali Kota Neni menjelaskan bahwa kriteria kemiskinan ekstrem mencakup kondisi warga yang tidak memiliki fasilitas sanitasi yang layak, seperti jamban, serta mereka yang memiliki anggota keluarga dengan disabilitas. Hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah untuk segera dicarikan solusinya.
Pemkot Bontang mencatat bahwa sebanyak 178.000 jiwa atau sekira 4,11 persen dari total penduduk kota masuk dalam kategori rentan miskin. Dengan data ini, pemerintah berupaya agar program percepatan pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan efektif melalui sinergi bersama perusahaan dan berbagai pemangku kepentingan di daerah tersebut.
“Pembentukan Pokja ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis menekan angka kemiskinan ekstrem serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bontang secara menyeluruh,” harapnya. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
