BALIKPAPAN – Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah menegaskan, gelar Kota Layak Anak (KLA) tidak boleh hanya menjadi simbol. Komitmen pemerintah daerah harus dibuktikan dengan langkah nyata dan terukur.
“Kalau sudah punya regulasi dan sumber daya, maka layanan untuk anak harus ditingkatkan,” ujarnya usai Workshop Pemerhati Anak di Balikpapan, Rabu (13/8).
Maryati menekankan, peningkatan layanan harus berjalan beriringan dengan optimalisasi pranata sosial. Pemenuhan hak anak bukan sekadar mencegah kekerasan, tapi juga memastikan kesehatan dan pendidikan sejak dini.
“Semua anak harus mendapat ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan tidak boleh ada yang putus sekolah,” katanya.
Ia menyoroti masih adanya anak disabilitas yang kesulitan mengakses guru dengan kemampuan bahasa isyarat serta layanan pendukung lain. “Ini harus jadi tantangan bersama,” tegasnya.
KPAI mencatat, tren kasus kekerasan terhadap anak di Balikpapan masih meningkat. Meski 100 persen korban sudah mendapat layanan, Maryati mempertanyakan keberhasilan pemulihannya.
“Pemulihan bukan hanya medis atau psikologis. Hak-hak lainnya juga harus terpenuhi,” jelasnya.
Ia mencontohkan, anak korban kekerasan seksual yang sudah direhabilitasi harus dipastikan bisa kembali bersekolah dan menjalani hidup normal.
Maryati mendorong pemerintah daerah membuat terobosan dengan melibatkan anak-anak dalam pengambilan keputusan. Anak harus diajak berkonsultasi, bukan sekadar tampil di acara seremonial.
“Paling utama itu memberi ruang anak untuk menyampaikan gagasan dan mengakomodasinya,” katanya.
Ia juga memperkenalkan konsep 4F: faster, friendly, follow up, dan feedback. Menurutnya, ini penting untuk memastikan aspirasi anak masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah maupun panjang.
Meski mengapresiasi pencapaian Balikpapan yang meraih predikat utama Kota Layak Anak, Maryati mengingatkan agar pemerintah tidak berhenti pada penghargaan.
“Tanyakan langsung pada anak-anak, apakah mereka bahagia menjadi anak di Balikpapan? Itu kuncinya,” tegasnya.
Menurutnya, pandangan positif anak dibentuk dari pengasuhan yang baik, komunikasi keluarga yang hangat, dan pemenuhan hak secara menyeluruh.
“Saya berharap Balikpapan bisa jadi pionir perlindungan anak di Kalimantan,” pungkasnya. (SR)
