PEMERINTAH Kota Bontang mempercepat tahapan pembangunan Sekolah Rakyat, salah satu program strategis nasional di sektor pendidikan. Berbagai pekerjaan teknis dikebut, mulai dari pematangan lahan hingga penyusunan dokumen perizinan.
Langkah percepatan ini dibahas dalam rapat kerja lanjutan yang dipimpin Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, didampingi Wakil Wali Kota Agus Haris, di Ruang Rapat Utama Kantor Wali Kota, Senin, 13 April 2026.
Dalam rapat tersebut, Pemkot Bontang menargetkan penyelesaian sejumlah dokumen penting dalam waktu singkat. Salah satunya pemecahan Kartu Inventaris Barang (KIB) yang dijadwalkan rampung pada Mei 2026.
Selain itu, Pemkot juga akan meminta dokumen Detail Engineering Design (DED) kepada Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai dasar teknis pembangunan.
“Langkah ini menjadi fondasi awal agar proyek berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan,” ungkap Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni.
Dari sisi fisik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dijadwalkan melakukan pematangan lahan mulai 13 hingga 21 April 2026. Tahapan ini menjadi krusial untuk memastikan kesiapan lokasi sebelum pembangunan konstruksi dimulai.
Wali Kota Neni menargetkan penyelesaian dokumen lingkungan dalam waktu dua minggu. Proses ini melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), melalui penyusunan UKL/UPL atau SPPL.
Di sisi lain, dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalin) juga tengah disiapkan dengan dukungan Dinas Perhubungan dan tenaga ahli bersertifikat.
“Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) akan diproses secara paralel dengan dukungan PUPR,” tambahnya.
Tak hanya dokumen, Pemkot Bontang juga mulai mengamankan kebutuhan utilitas dasar. Koordinasi dilakukan dengan PLN untuk penentuan titik gardu listrik, serta dengan PDAM untuk penyediaan air bersih.
Guna mendukung sistem pembelajaran modern, Pemkot juga menggandeng Telkom dalam penyediaan jaringan internet berkecepatan hingga 200 Mbps.
Sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (ProSN), progres pembangunan Sekolah Rakyat harus dilaporkan secara berkala kepada pemerintah pusat.
Rapat ini menekankan pentingnya penyusunan lima poin utama progres pembangunan sebagai bahan pelaporan resmi.
Menurut Neni, pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek infrastruktur. Ia menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan inklusif dan berkualitas. [RIL]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
