BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, secara resmi membuka acara Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Senin (17/3/2025) pagi. Acara tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, dan Ketua TP PKK Bontang, Nur Kalbi.
Dalam sambutannya, Wali Kota Bontang Neni menegaskan bahwa RPJMD 2025-2029 menjadi fondasi awal untuk mewujudkan visi besar RPJPD 2025-2045. Oleh karena itu, perumusan RPJMD kali ini harus mencakup langkah-langkah transformatif yang selaras dengan arah kebijakan tahap pertama RPJPD.
“Ada 182 program yang kami susun dalam dokumen visi-misi untuk dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Kita berkomitmen membangun Kota Bontang menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Wali Kota Neni mengutip, prokopim Bontang.
Ia menambahkan, salah satu fokus utama pembangunan Kota Bontang adalah penanganan masalah pengangguran dan stunting. Pemkot Bontang menargetkan angka stunting dapat ditekan hingga 18 persen sesuai target nasional.
“Permasalahan terbesar kita adalah pengangguran dan stunting. Target kami, angka stunting bisa turun hingga 18 persen sesuai arahan pemerintah pusat,” jelasnya.
Dalam misi kelima RPJMD yang menitikberatkan pada pelestarian lingkungan hidup, Pemkot Bontang akan memprioritaskan penanganan banjir selama lima tahun ke depan. Selain itu, upaya penyediaan sumber air permukaan juga menjadi perhatian utama karena ketersediaan air bawah tanah di Kota Bontang mulai menipis.
“Kami berkomitmen menangani masalah banjir secara serius dan memastikan ketersediaan sumber air permukaan sebagai solusi jangka panjang. Kota Bontang akan terus berbenah menjadi kota yang cerdas dan layak huni,” tegas Neni.
Ia juga mendorong pengembangan sektor nonmigas sebagai upaya meningkatkan perekonomian kota dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor migas.
Melalui forum konsultasi publik ini, Neni berharap dapat menjaring berbagai masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyempurnakan Rancangan RPJMD Kota Bontang 2025-2029 dan RKPD 2026.
“Saya meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) 2026 yang selaras dengan RPJMD yang tengah disusun ini,” imbuhnya.
Acara ini dihadiri berbagai pihak, di antaranya Pejabat Fungsional Direktorat Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili Wahyu Gatut Purboyo, Ketua dan Anggota DPRD Kota Bontang, unsur Forkopimda Kota Bontang, Sekretaris Daerah Bontang Aji Erlynawati, serta tokoh masyarakat, akademisi, dan perwakilan Forum Anak Kota Bontang. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
