BONTANG, Pranala.co — Tekanan fiskal yang menghantam Pemerintah Kota Bontang pada tahun anggaran 2026 memaksa diambilnya keputusan pahit. Sejumlah program pembangunan terpaksa dipangkas, bahkan dibatalkan, demi menjaga kesehatan keuangan daerah.
Salah satunya, proyek multiyears (tahun jamak) revitalisasi Danau Kanaan senilai Rp267,6 miliar yang sebelumnya digadang-gadang sebagai solusi pengendalian banjir dan sumber air baku.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, secara terbuka mengakui kondisi tersebut. Ia menyebut, kemampuan anggaran saat ini tidak cukup untuk membiayai seluruh rencana yang telah disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
“Kita tidak punya uang. Jadi kemungkinan besar beberapa program terpaksa kita batalkan,” ujar Neni, Selasa (7/4/2026), dalam Musrembang RKPD Bontang di Pendopo Rumah Jabatan.
Proyek revitalisasi Danau Kanaan sebelumnya dirancang megah menggunakan skema Multiyears Contract (MYC) selama lima tahun, dari 2026 hingga 2031.
Pekerjaan fisik ditargetkan rampung lebih awal, yakni 2028, dengan rincian anggaran: 2026: Rp48 miliar; 2027: Rp129 miliar; 2028: Rp88,8 miliar.
Melalui proyek ini, diharapkan dapat membantu ketersediaan sumber air baku bagi masyarakat sekaligus mengendalikan banjir di wilayah Bontang. Namun, mimpi itu pupus di tengah jalan.
Menurut Neni, keputusan pembatalan diambil bukan tanpa pertimbangan matang. Selain keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), minimnya dukungan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi turut memperberat beban fiskal daerah.
“Dari hasil asesmen, berat bagi kita untuk membayar. Apalagi provinsi tidak memberikan bantuan keuangan. Jadi kemungkinan besar proyek itu tidak kita lanjutkan,” jelasnya.
Neni menegaskan, pemerintah tidak ingin memaksakan proyek berjalan di tengah keterbatasan anggaran. Risiko seperti menunggak pembayaran kepada kontraktor menjadi salah satu hal yang ingin dihindari.
“Risikonya besar kalau dipaksakan. Kami tidak ingin sampai berutang,” tegasnya.
Secara keseluruhan, Pemkot Bontang menghadapi defisit anggaran sekitar Rp150 miliar. Kondisi ini menuntut penyesuaian menyeluruh terhadap program-program pembangunan, dengan fokus pada kegiatan yang benar-benar prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Langkah penyesuaian tersebut juga akan dibawa ke DPRD Bontang. Mengingat proyek multiyears sebelumnya telah disepakati bersama legislatif, maka pembatalannya pun harus melalui mekanisme yang sama.
“Kita harus lapor ke DPRD. Karena ini keputusan bersama, maka perubahannya juga harus dibahas bersama,” kata Neni.
Tak hanya proyek besar, sejumlah program lain juga ikut ditunda pelaksanaannya. Kebijakan ini berpotensi berdampak pada berbagai sektor, termasuk upaya penanganan banjir yang selama ini menjadi perhatian warga.
“Kami berharap kondisi ini bersifat sementara. Jika pendapatan daerah kembali stabil, program-program yang tertunda akan kita lanjutkan lagi,” optimistis Neni. (RE/FR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
